Wamena, Papua Pegunungan, Sketsakini.com – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim kembali menetapkan Mardi Hiluka sebagai Ketua untuk periode selanjutnya. Pelantikan Badan Pengurus Baru hasil Konferensi Ke-IV KNPB Wilayah Balim digelar pada Sabtu, 19 September 2026, di Sekretariat KNPB Balim, Wamena.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Badan Pengurus Pusat (BPP) KNPB yang diwakili Ketua I KNPB Pusat, Warpo Wetipo.

Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi Ke-IV KNPB Wilayah Balim yang diselenggarakan pada 11-12 September 2026 di Wamena. Konferensi mengusung tema besar “Bangkit dan Melawan untuk Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua Barat” dengan subtema “Melalui Konferensi Ke-IV ini, KNPB Wilayah Balim Mempersiapkan SDM Menuju Perjuangan Nasional Bangsa Papua.”

Konferensi diikuti 68 peserta resmi utusan dari 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya yang tergabung dalam 20 sektor basis. Seluruh persidangan dipimpin Tim Kerja Badan Pengurus Pusat KNPB. Agenda persidangan meliputi evaluasi kinerja pengurus dan program perjuangan, pemilihan pengurus baru, serta penetapan program kerja organisasi.

Susunan Pengurus Baru KNPB Balim hasil Konferensi Ke-IV:

• Ketua: Mardi Hiluka
• Wakil Ketua: Kris Yelemaken
• Sekretaris: Wim Alom Kabak
• Juru Bicara Wilayah: Namene Elopere
• Bendahara: Jecky Elintamon

Selain itu, sejumlah kepala komisariat dan pengurus bidang lainnya turut ditetapkan dalam struktur baru.

Acara pelantikan dihadiri pimpinan KNPB dari wilayah Balim Barat, Yalimo, Yahukimo, Dogiyai, Mamberamo Tengah, dan Pegunungan Bintang, serta masyarakat Papua di Wamena.

Dalam konferensi pers terbuka usai pelantikan, pimpinan KNPB se-Lapago bersama BPP KNPB menyampaikan tiga poin utama perjuangan:

1. Papua Zona Darurat
KNPB Wilayah Balim menegaskan pandangan bahwa West Papua telah berada selama 65 tahun dalam kondisi yang mereka sebut sebagai zona darurat militer dan kemanusiaan. Kondisi tersebut, menurut KNPB, terkait dengan status politik bangsa Papua yang dipandang sebagai sengketa antara Pemerintah Indonesia, Papua Barat, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik.

2. Seruan Aksi Nasional 30 September 2026
BPP KNPB melalui Ketua I, Warpo Wetipo, menyerukan Aksi Nasional pada 30 September 2026 kepada seluruh KNPB wilayah, konsulat, komponen perjuangan, rakyat Papua, dan masyarakat non-Papua di West Papua, khususnya di wilayah Lapago.

Aksi mengangkat tema “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan” sebagai bentuk protes terhadap Perjanjian Roma (Rome Agreement) 30 September 1962, yang menurut KNPB berkaitan dengan penyerahan wilayah Papua Barat kepada Indonesia.

3. Seruan Persatuan dan Referendum
Warpo Wetipo menyerukan persatuan seluruh komponen perjuangan untuk mengesampingkan perbedaan pandangan. Ia menegaskan perlunya penyelesaian akar konflik Papua Barat melalui mekanisme internasional berupa referendum untuk menentukan status politik Papua Barat, atas nama kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan.

Siaran pers itu diteken Mardi Hiluka, Ketua Badan Pengurus KNPB Balim.