Jakarta, Sketsakini.com — Catatan dari 8th International Hajj Fund Forum, Jakarta. Dana haji itu bukan angka.

Ia adalah lipatan sarung yang disimpan bertahun-tahun. Ia adalah celengan ayam yang dipecah ibu di kampung. Ia adalah doa yang disetor ke bank, lalu menunggu — kadang 20 tahun — untuk dipanggil ke Tanah Suci.

Itu yang diingatkan Prof. Dr. Muhadjir Effendy — Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Ketua PP Muhammadiyah — dalam forum 8th International Hajj Fund Forum di Jakarta, Kamis ini. Temanya panjang: “Sustainable Hajj Fund Management Through Strategic Synergy and Digital Transformation”. Tapi pesannya pendek:

Jaga amanah. Jaga keberlanjutan antar-generasi.

Muhadjir berdiri dan bilang, pengelolaan dana haji tidak boleh hanya diukur dari berapa persen imbal hasil investasinya naik. Tidak boleh semata-mata berorientasi keuntungan.

Karena yang dikelola bukan portofolio. Yang dikelola adalah kepercayaan.

“Di balik setiap setoran dana haji, terdapat harapan seorang jemaah,” tegasnya.

Harapan itu — kata Muhadjir — menuntut empat hal yang tidak bisa ditawar: integritas, akuntabilitas, kehati-hatian, dan tata kelola yang kuat. Seperti amanat UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Artinya? Investasi harus prudent. Manajemen risiko harus ketat. Tata kelola harus sehat. Hasil investasi boleh dimanfaatkan, tapi keberlangsungan dananya untuk calon jemaah 10, 20, 30 tahun ke depan harus tetap utuh.

Dan Muhadjir tidak berhenti di Jakarta.

Ia mengajak forum melihat ke Jeddah, ke Makkah, ke Madinah. Sinergi Indonesia dan Arab Saudi — katanya — harus naik kelas. Jangan hanya dialog di ruang ber-AC. Harus jadi kolaborasi konkret: pertukaran pengetahuan, pengembangan ekosistem.

Ekosistem haji itu luas, bukan cuma pesawat dan hotel. Ia adalah transportasi, akomodasi, layanan kesehatan, teknologi, infrastruktur, jasa keuangan, sampai industri halal. Semua itu membuka ruang: Indonesia tidak hanya menjadi pengguna layanan, tapi mitra strategis.

Ia bahkan membuka peta peluang: sektor infrastruktur, perhotelan, transportasi, teknologi di Arab Saudi. Di sana, Indonesia bisa duduk bersama Brunei Darussalam, Nigeria, menjajaki pembiayaan syariah dan investasi bersama. Negara pengirim jemaah, dari konsumen menjadi pemilik ekosistem.

Tapi semua itu — kata Muhadjir — tidak akan jalan tanpa satu kunci: transformasi digital.

Data yang andal. Sistem pengamanan yang jelas. Pertanggungjawaban yang transparan. Teknologi bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Agar jemaah di Bojonegoro, di Maybrat, di Depok, bisa melihat bahwa uangnya dijaga dengan jujur.

Di akhir, Muhadjir merangkumnya dalam empat pilar — yang Sketsakini catat seperti mencatat khutbah:

1. Tata kelola yang baik. 2. Kemitraan strategis. 3. Investasi yang bertanggung jawab. 4. Inovasi digital.

Karena menjaga dana haji, pada akhirnya, bukan sekadar mempertahankan sumber daya keuangan.

Ia adalah merawat kepercayaan. Melindungi harapan. Dan memastikan — ketika anak cucu kita nanti menyetor, antrean itu masih ada, Ka’bah itu masih bisa dijangkau, dan amanah itu masih dijaga antar-generasi.