Jakarta, Sketsakini.com– Prabowo dalam posisi tidak mudah. Kenapa? Karena putusan MK 6 Oktober 2026 soal ijazah Gibran membuka kembali luka lama. MK bilang tidak menemukan bukti meyakinkan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang bisa disetarakan dengan SMA. Satu kalimat hukum, tapi dampak politiknya merambat ke mana-mana.

Di titik itu, pengamat M. Tri Andika membaca peta baru.

Ia bilang, hari ini yang berseberangan dengan Jokowi bukan satu-dua orang. Tapi partai-partai besar yang terang-terangan. PDIP versus Jokowi. NasDem versus Jokowi. Demokrat versus Jokowi. PKB pun disebut dalam konteks yang sama.

PDIP adalah yang paling terbuka. 16 Desember 2024, DPP PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution. Bukan sekadar disiplin organisasi, tapi pecah kepentingan setelah Pilpres 2024. Bagi PDIP, kasus Gibran adalah kelanjutan dari cerita pemecatan itu.

Demokrat lain cerita. Luka Demokrat dari zaman KLB Deli Serdang 2021, ketika Moeldoko — Kepala Staf Kepresidenan saat itu — diangkat jadi ketua umum tandingan versi KLB. AHY menyebutnya kudeta. Pemerintah menolak pengesahan KLB, tapi catatan politiknya tinggal. Di kepala Demokrat, hubungan dengan lingkaran Istana era Jokowi tidak pernah benar-benar pulih.

NasDem juga pernah beda arah politik di akhir masa pemerintahan Jokowi. PKB pun punya jaraknya sendiri.

Dan semua partai itu, hari ini, ada di dalam atau di sekitar pemerintahan Prabowo.

Di sinilah Prabowo terjepit di antara dua kutub. Di satu sisi ada Jokowi — mantan presiden yang putranya jadi wapresnya, yang orang-orangnya masih ada di kabinet. Di sisi lain ada PDIP, Demokrat, NasDem, PKB — kekuatan parlemen yang bisa menjaga stabilitas, tapi punya sejarah konflik dengan Jokowi.

Pengamat menyebut Prabowo selama ini merangkul banyak kekuatan. Itu gaya Prabowo: konsolidasi besar-besaran. Hasil survei IPO Oktober 2026 pun menunjukkan Gerindra di 23,1 persen, PDIP di 11,6 persen, Golkar 10,7 persen — gabungan yang kalau menyatu jadi poros dominan.

Tapi merangkul saja tidak cukup. Yang dirangkul harus mau merangkul balik.

“Apakah partai-partai tersebut juga bersedia kembali merangkul Jokowi, termasuk PDIP, NasDem, Demokrat, dan PKB?” tanya Andika.

Karena ada beda tipis antara mendukung Prabowo dan membela Jokowi. Analis Politik Dr. Selamat Ginting dari Unas bilang, persoalan bukan apakah Prabowo mempertahankan Gibran, tapi apakah Prabowo bersedia mengambil jarak dari pengaruh Jokowi ketika persoalan hukum putra mantan presiden itu mengemuka.

UUD Pasal 7A dan 7B jelas: presiden tidak bisa memberhentikan wapres sepihak. Harus lewat proses konstitusional. Tidak boleh lewat transaksi politik antar-elite.

Artinya, jika Prabowo terlalu mengidentikkan pemerintahannya dengan kepentingan politik Jokowi, sebagian partai bisa menarik napas panjang. Sebaliknya, jika Prabowo bisa menjaga keseimbangan — membiarkan proses hukum berjalan, tapi tetap menjaga komunikasi dengan semua pihak — ia bisa jadi penengah.

PSI yang kini dekat dengan Jokowi, lewat Dedek Prayudi, menyebut PDIP sedang mati-matian memisahkan Prabowo dan Jokowi dengan framing Gibran beban politik. Tapi itu bacaan PSI.

Bacaan yang lebih dingin datang dari BRIN, Lili Romli: stabilitas berbasis koalisi partai bersifat dinamis. Bergantung pada pemenuhan kepentingan masing-masing pihak. Potensi pecah tetap terbuka, apalagi menjelang 2029.

Prabowo, dua tahun setelah menang bersama Gibran, ternyata tidak sedang duduk di kursi yang empuk. Ia duduk di persimpangan konstitusi dan politik.

Di kiri, sejarah. Di kanan, masa depan. Di tengah, ia harus menjaga agar perahu tidak oleng.