Jogjakarta, Sketsakini.com- Dari Istana Yang Kosong Hingga Kemenhaj Yang Ramai: Pengakuan Lengkap Gus Irfan Soal Anak, Santri, dan 7000 Kursi Kosong

Ada kalimat yang diulang Gus Irfan berkali-kali di JEC, Bantul, Jumat itu. Kalimat yang terdengar seperti puisi putus asa dari seorang menteri yang baru keluar dari istana.

“Keluar dari istana kita enggak punya staf, kita enggak punya kantor, kita enggak punya apa-apa.”

Itulah titik nol. Akhir Oktober 2024. Ketika Mochamad Irfan Yusuf — yang kita kenal Gus Irfan — bersama Wakilnya, Dahnil Anzar Simanjuntak, dilantik memimpin sesuatu yang bahkan belum punya bentuk: Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

Di atas kertas ada. Di lapangan tidak ada.

Dahnil, kata Gus Irfan, beruntung. Ia disambut timnya dari Kementerian Pertahanan. Gus Irfan? Ia disambut oleh mereka yang paling dekat: santri-santrinya, dan dua anaknya sendiri — Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad.

Mereka yang datang tanpa diminta. Tanpa surat tugas. Tanpa gaji.

“Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan Badan Penyelenggara Haji itu. Tanpa gaji tanpa apa-apa selama tiga atau empat bulan,” ujarnya, lirih tapi tegas. f62f

Tiga hingga empat bulan bekerja dalam senyap. Menata lembaga yang belum punya meja, belum punya kursi, belum punya alamat.

Lalu waktu berjalan. BP Haji yang dulu kosong melompong itu bermetamorfosis. Menjadi Kementerian Haji dan Umrah — kementerian baru yang lahir 2026.

Dari sinilah polemik itu meledak. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 mencantumkan dua nama yang membuat linimasa gaduh: dua putra Menteri menjadi Tenaga Ahli di kementerian yang dipimpin ayahnya sendiri.

Di media sosial, kata nepotisme beterbangan.

Gus Irfan tidak menghindar. Ia buka suara.

“Akhirnya Bang Dahnil disambut timnya dari Kementerian Pertahanan, saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya. Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan Badan Penyelenggara Haji itu,”katanya lagi, mengulang cerita yang sama, seperti ingin publik benar-benar melihat konteksnya. 9350

Logikanya sederhana, menurutnya: dari para relawan sukarela itu, sebagian kembali ke basic-nya — ada yang balik ke pondok, ada yang balik mengurus pesantren. Sebagian lagi, yang dinilai punya kompetensi sesuai kebutuhan organisasi, dimasukkan menjadi Tenaga Ahli.

“Sampai kemudian ada beberapa yang saya masukkan menjadi tenaga ahli, ada sebagian kembali ke basic-nya tuh ada yang balik ke pondok,” tuturnya. 383d

Ia juga membantah memborong jatah. Sebagai Menhaj, ia punya hak menetapkan tiga staf khusus dan lima tenaga ahli. Yang ia ambil? Hanya satu staf khusus dan empat tenaga ahli.

“Kementerian Haji, sebagai menteri saya punya hak untuk menetapkan tiga staf khusus, saya ambil cuma satu. Saya dapat lima tenaga ahli, saya ambil cuma empat,” tandasnya. 383d

Tapi di balik drama keluarga itu, ada drama yang lebih besar dan lebih senyap: krisis manusia.

Kemenhaj butuh sekitar 7.000 pegawai berdasarkan analisis jabatan. Yang ada hari ini? Hanya sekitar 3.200 orang, versi Menhaj. Data internal mencatat 3.631 orang. 383d

Kurang separuh. Di Jawa Timur bahkan ada tujuh Kantor Kemenhaj kabupaten yang harus dipimpin rangkap karena tak ada orang.

Itulah mengapa, kata Gus Irfan, kementerian baru ini seperti kapal besar yang berlayar dengan awak yang belum lengkap.

Apakah penjelasan “kerja sukarela 3-4 bulan” itu otomatis menjawab semua pertanyaan publik soal kompetensi, seleksi terbuka, dan konflik kepentingan yang diatur dalam PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2024? Tentu tidak. Pengamat seperti Ferdian dan Subarsono masih menagih transparansi dokumen penilaian dan uji kelayakan.

Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, Gus Irfan membuka tirai dari awal: bahwa Kemenhaj tidak lahir dari gedung mentereng. Ia lahir dari ruang kosong. Dari santri yang datang tanpa diminta. Dari anak yang membantu tanpa digaji.

Dan dari seorang menteri yang, di hari pertamanya keluar dari istana, benar-benar tidak punya apa-apa.