Jakarta, Sketsakini.com — Ada sebuah partai yang ingin menjadi gajah. Ada seorang mantan presiden yang ingin membesarkannya menjadi gajah. Ada sebuah mimpi yang, kalau diucapkan cukup sering, cukup lantang, cukup yakin, hampir terdengar seperti sebuah ramalan.

Dan ada sebuah kenyataan yang, kalau dibaca pelan-pelan, dengan angka, dengan sejarah, dengan waktu, terdengar seperti sebuah bisikan yang tidak mau diam: gajah itu, sampai hari ini, masih sebesar gurem.

Itulah PSI. Partai Solidaritas Indonesia. Partai yang lambangnya mawar, yang taglinenya masa depan, yang ketuanya anak bungsu seorang presiden, yang kini menjadi rumah politik bagi presiden itu sendiri.

Dan itulah Joko Widodo, Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang pada 26 September 2026, di Bandung, di hadapan ratusan kader, membuka Kartu Tanda Anggotanya, nomor S337220257777777, tujuh yang berderet tujuh kali, seolah-olah angka itu sendiri adalah sebuah jackpot, sebuah pertanda, sebuah janji keberuntungan, lalu berkata, dengan nada yang tidak ragu-ragu, dengan nada yang hampir seperti sebuah sumpah:

“Karena meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan.”

“Wong sama partai baru saja kok takut. Ini partai baru, tapi juga hati-hati. Meskipun partai baru, hati-hati, ini akan menjadi partai besar.”

Di Lampung, pada Juni 2026, ia berkata lagi, dengan bahasa yang lebih struktural, lebih seperti seorang insinyur yang sedang merancang sebuah mesin: PSI harus segera melengkapi strukturnya, dari DPP sampai DPRt, agar menjadi sebuah mesin politik yang besar. Di Makassar, pada Rakernas PSI, 31 Januari 2026, ia berkata akan bekerja mati-matian untuk membesarkan dan memenangkan PSI, berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia.

Sebuah mesin. Sebuah kerja mati-matian. Sebuah partai besar.

Tiga frasa yang, kalau didengar oleh seorang kader muda yang baru saja mengenakan kaus PSI, akan terdengar seperti sebuah panggilan. Tiga frasa yang, kalau didengar oleh seorang pengamat yang sudah puluhan tahun membaca peta politik Indonesia, akan terdengar seperti sebuah pertanyaan yang belum dijawab: dengan apa? Dengan siapa? Dengan berapa lama?

Karena partai, dalam sejarah republik ini, tidak pernah besar karena mimpi. Partai besar karena waktu. Partai besar karena akar. Partai besar karena luka, karena penjara, karena pengasingan, karena puluhan tahun menjadi oposisi, atau karena puluhan tahun memegang kekuasaan, lalu jatuh, lalu bangkit lagi.

WAKTU TIDAK BISA DIBELI DENGAN SEBUAH KARTU

Saiful Huda Ems, advokat, analis politik, aktivis ’98, menulisnya dengan kalimat yang kasar, yang jujur, yang tidak berusaha menjadi sopan, pada 6 Februari 2026, dalam sebuah kolom yang judulnya sendiri sudah menjadi sebuah putusan: PSI Tak Mungkin Jadi Partai Besar.

“Untuk membangun dan membesarkan partai politik itu tidak mudah, diperlukan waktu puluhan tahun, kecuali yang bersangkutan masih menjadi presiden atau bahkan menjadi lawan tangguh presiden.”

Kalimat itu, kalau dibaca dengan amarah, terdengar seperti sebuah penghinaan. Kalau dibaca dengan tenang, terdengar seperti sebuah pelajaran sejarah.

Lihatlah Gerindra. Prabowo Subianto mendirikannya pada 2008. Ia tidak langsung besar. Ia tidak langsung menjadi gajah. Ia menunggu. Ia kalah. Ia kalah lagi. Ia baru menjadi partai besar 16 tahun kemudian, pada Pemilu 2024. Enam belas tahun. Sebuah masa yang cukup untuk seorang anak masuk sekolah dasar, lalu lulus kuliah, lalu menikah, lalu mempunyai anak, lalu anaknya masuk sekolah dasar lagi.

Lihatlah PDIP. Ia besar bukan karena satu orang. Ia besar karena puluhan tahun menjadi partai yang dipukul, yang dibubarkan, yang namanya diganti, yang ketuanya diasingkan, yang kantornya diserbu, yang sejarahnya ditulis dengan darah dan air mata, sebelum akhirnya ia menjadi partai yang memenangi pemilu, berkali-kali, dengan 14,03 persen pada 2009, sebelum Jokowi, 18,95 persen pada 2014, saat pertama kali mengusung Jokowi, dan 16,73 persen pada 2024, setelah hubungannya dengan Jokowi berpisah.

Lihatlah Partai Demokrat. Ia pernah besar, sangat besar, lalu jatuh. Sebuah pengingat bahwa kebesaran, dalam politik, bukanlah sebuah tempat tinggal yang permanen. Ia adalah sebuah sewa yang harus dibayar, setiap lima tahun, dengan suara rakyat.

Dan lihatlah PSI. PSI, kata Saiful, “dari awal sudah partai gurem dan baik Ketua Umum maupun semua jajaran pengurusnya itu masih politisi pemula semuanya, ia akan sangat susah sekali untuk menjadi partai besar, meskipun menggunakan jasa 1000 dukun ampuh berskala internasional.”

Gurem. Pemula. Seribu dukun. Tiga kata yang, kalau dibaca sebagai sebuah metafora, adalah sebuah lukisan yang kejam: sebuah partai yang kecil, yang dipimpin oleh orang-orang yang baru belajar berjalan, yang berharap seribu dukun bisa menggantikan puluhan tahun berjalan.

Tapi, tentu saja, metafora itu harus diuji. Karena dukun, dalam politik modern, namanya bukan dukun. Namanya survei. Namanya relawan. Namanya media sosial. Namanya Jokowi effect.

Dan Jokowi effect itu, sampai hari ini, masih menjadi sebuah asumsi, bukan sebuah bukti.

JOKOWI EFFECT: SEBUAH TUHAN YANG BELUM TERBUKTI MUKJIZATNYA

Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, mengatakannya dengan bahasa yang paling jujur yang bisa diucapkan oleh seorang pengamat: ada dua mazhab.

Mazhab pertama meyakini pengaruh Jokowi masih kuat, mampu mengantarkan PSI lolos ke parlemen, bahkan meraih suara besar pada 2029.

Mazhab kedua meyakini sebaliknya. Jangankan menang besar, membawa PSI lolos ke parlemen pun akan sulit, sekalipun Jokowi sudah total dan all out bekerja secara maksimal.

“Tinggal tunggu hasil Pileg 2029 soal Jokowi effect ke PSI,” kata Adi.

Dan sementara kita menunggu 2029, angka-angka itu sudah datang, satu demi satu, seperti tamu yang tidak diundang, tapi yang harus tetap dipersilakan masuk.

Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh sekitar 2,8 persen suara nasional. Di bawah ambang batas parlemen, 4 persen. Tidak lolos ke Senayan. Tidak mempunyai kursi di DPR RI. Sebuah partai yang, secara hukum, secara konstitusional, secara kursi, tidak ada di parlemen, tapi secara wacana, secara media, secara mimpi, ada di mana-mana.

Pada Oktober 2026, Voxpol Center Research & Consulting, 3-12 Oktober 2026, memotret elektabilitas PSI hanya 2,4 persen. Poltracking Indonesia, 30 September-7 Oktober 2026, memotretnya 2,9 persen. Masih di bawah ambang batas. Masih belum lolos.

Heru Subagia, pengamat politik, membacanya sebagai sebuah jurang yang sangat lebar: publik mungkin menyukai figur personal dinasti Jokowi, tetapi mereka enggan memilih PSI. Kaesang menduduki kursi Ketua Umum, dan mulai masuk bursa 10 besar calon pemimpin. Gibran menggenggam tiket Wakil Presiden. Secara personal, trah itu tampak perkasa. Secara partai, angkanya justru menunjukkan tren penurunan yang signifikan, setelah sempat menyentuh angka 4 persen sekian pada periode puncaknya.

“Hal ini membuktikan bahwa daya magis Jokowi Effect di internal PSI sudah habis,” kata Heru.

Tentu, ada angka lain. Ada klaim lain. Heru, dalam percakapan lain, mengutip sebuah riset lembaga nasional yang menyebut PSI sudah menembus 4,1 persen, dan sebuah survei internal yang, menurut Jokowi, memproyeksikan elektabilitas PSI bisa menyentuh 20 persen. Sebuah angka yang fantastis. Sebuah angka yang, kalau benar, akan menjadikan PSI bukan hanya gajah, tapi gajah yang paling besar di hutan.

Tapi angka internal, sampai ia dibuktikan oleh pemilu, adalah seperti sebuah mimpi yang diceritakan oleh orang yang bermimpi itu sendiri. Ia indah. Ia meyakinkan. Ia belum tentu benar.

Dan di sinilah pertanyaan yang paling penting harus diajukan, bukan kepada PSI, bukan kepada Jokowi, tapi kepada kita, sebagai rakyat yang akan memilih: apakah kita memilih sebuah partai, atau apakah kita memilih sebuah nama?

Karena PSI, sampai hari ini, praktis hanya mengandalkan satu nama. Satu figur. Satu mantan presiden. Satu ayah dari ketuanya. Satu ayah dari wakil presidennya.

Dan nama itu, kata Saiful, mempunyai tiga kelemahan yang tidak bisa ditutup oleh seribu dukun, oleh seribu relawan, oleh seribu KTA bernomor 7777777.

TIGA LUKA YANG TIDAK BISA DITUTUP OLEH SEBUAH MAWAR

Pertama, Jokowi, kata Saiful, aslinya bukan politisi. Ia adalah seorang tukang kayu, seorang pengusaha mebel, yang diangkat oleh Megawati Soekarnoputri bersama PDIP-nya untuk menjadi politisi, dengan dicalonkannya sebagai Calon Wali Kota Solo, lalu Gubernur DKI Jakarta, lalu Presiden, oleh PDIP.

Sebuah kalimat yang, kalau dibaca dengan kacamata yang paling baik, bukanlah sebuah penghinaan terhadap seorang tukang kayu. Ia adalah sebuah pengingat bahwa kebesaran politik Jokowi, dari awal, bukanlah kebesaran yang lahir dari sebuah partai yang ia dirikan, dari sebuah organisasi yang ia bangun dari nol, dari sebuah mesin yang ia rancang sendiri. Ia adalah kebesaran yang lahir dari sebuah partai yang sudah besar, yang sudah mempunyai akar, yang sudah mempunyai sejarah, yang meminjamkan namanya, meminjamkan mesinnya, meminjamkan sejarahnya, kepada seorang wali kota yang jujur, yang sederhana, yang blusukan.

Dan kini, setelah ia berpisah dari partai itu, ia mencoba membesarkan sebuah partai yang tidak mempunyai sejarah itu, tidak mempunyai akar itu, tidak mempunyai mesin itu, hanya dengan namanya sendiri. Sebuah upaya yang, seperti mencoba menanam sebuah pohon besar di dalam sebuah pot kecil, lalu berharap pot itu menjadi hutan.

Kedua, Jokowi dan anak-anaknya, kata Saiful, sama sekali tidak memiliki pengalaman mengelola partai politik. Kaesang sendiri baru dua hari menjadi kader PSI, langsung diangkat menjadi Ketua Umum PSI.

Dua hari. Sebuah angka yang, kalau dibaca sebagai sebuah metafora, adalah sebuah kelahiran yang dipercepat. Seorang bayi yang baru lahir, langsung diminta berlari. Seorang kader yang baru dua hari mengenal AD/ART, langsung diminta memimpin sebuah partai yang ingin menjadi gajah.

Bagaimana mungkin, tanya Saiful, orang yang sama sekali tidak memiliki pengalaman memimpin dan mengelola partai politik, akan diandalkan untuk membesarkan PSI?

Pertanyaan itu, tentu saja, bisa dijawab dengan sebuah jawaban yang juga masuk akal: pengalaman bisa dipelajari. Kepemimpinan bisa tumbuh. Kaesang, sejak 2023, sudah memimpin PSI, sudah melewati Pemilu 2024, sudah melewati Kongres Rakyat PSI di Solo pada Juli 2025, sudah belajar, sudah jatuh, sudah bangun lagi. Tapi jawaban itu, sampai hari ini, belum dibuktikan oleh sebuah kemenangan elektoral. Ia masih berupa sebuah janji.

Ketiga, jangan lupa, kata Saiful, hari ini Jokowi sudah bukan lagi presiden. Ia tidak lagi memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur para pejabat negara, kecuali kepada orang-orang titipannya.

Sebuah kalimat yang keras. Sebuah kalimat yang, kalau dibaca dengan kacamata yang paling adil, harus dibaca sebagai sebuah pengingat tentang perbedaan antara kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan adalah sesuatu yang bisa memanggil seorang menteri, memanggil seorang gubernur, memanggil seorang kapolda, dan mereka datang. Pengaruh adalah sesuatu yang bisa membuat orang datang, tapi tidak bisa memaksa mereka datang. Kekuasaan mempunyai anggaran. Pengaruh hanya mempunyai kenangan.

Dan Jokowi, hari ini, hanya mempunyai kenangan. Kenangan tentang sepuluh tahun menjadi presiden. Kenangan tentang blusukan. Kenangan tentang sebuah nama yang, pada 2014 dan 2019, mampu menggerakkan jutaan orang. Tapi kenangan, dalam politik, mempunyai tanggal kedaluwarsa. Ia tidak abadi. Ia harus diperbarui, setiap lima tahun, dengan sebuah kemenangan baru.

Dan kemenangan baru itu, sampai hari ini, belum datang untuk PSI.

IV. KETAKUTAN YANG TIDAK TERLIHAT, DAN KEBESARAN YANG TIDAK TERDENGAR

Lalu, bagaimana dengan klaim Jokowi yang paling terkenal itu, klaim yang menjadi judul dari banyak berita, klaim yang menjadi bahan perdebatan di mana-mana: “sudah banyak yang ketakutan” terhadap PSI?

Adi Prayitno mempertanyakannya, dengan bahasa yang sederhana, yang hampir lucu, yang karena itu sangat jujur:

“Apa bener ada yang ketakutan? Siapa tuh. Kalau yang dimaksud ketakutan itu partai parlemen, tapi kayaknya parlemen selow-selow aja.”

Selow-selow aja. Sebuah frasa yang, dalam bahasa sastra yang tinggi, adalah sebuah antitesis yang sempurna terhadap kata ketakutan. Ketakutan adalah sesuatu yang bergetar. Selow adalah sesuatu yang tidak bergetar sama sekali.

Dan Adi menambahkan, kalau ketakutan itu dikaitkan dengan wacana kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen, yang disebut-sebut dapat menjegal PSI, maka itu adalah sebuah pernyataan yang hiperbola, yang sangat lebay. Karena ambang batas itu, kalau naik, akan menjegal semua partai kecil, bukan hanya PSI. Dan partai-partai di parlemen, yang sudah lolos, tidak mempunyai alasan untuk takut kepada sebuah partai yang, sampai hari ini, belum lolos.

Arifki Chaniago, dari Aljabar Strategic, membacanya dengan bahasa yang lebih halus: partai lain bukan takut, tapi mulai menghitung ulang. Mereka tidak boleh pura-pura tidak melihat. Jokowi masuk PSI berarti ada variabel baru dalam kalkulasi politik 2029. Dan setiap variabel baru pasti mengubah cara partai lain membaca peta permainan.

Menghitung ulang. Bukan takut. Bukan selow. Menghitung ulang. Sebuah frasa yang, mungkin, adalah frasa yang paling akurat. Karena politik, pada akhirnya, bukanlah tentang perasaan. Ia adalah tentang kalkulasi. Tentang angka. Tentang kursi. Tentang koalisi.

Dan dalam kalkulasi itu, KTA Jokowi, yang kecil, yang bernomor 7777777, mempunyai efek politik yang bisa besar, karena yang masuk ke PSI bukan hanya Jokowi sebagai individu, tetapi juga political capital yang melekat pada dirinya sebagai mantan presiden dua periode. Tapi, kata Arifki, Jokowi bukan tongkat sulap. Ia bisa memberikan daya ungkit, tetapi PSI tetap harus membuktikan diri di lapangan. Popularitas Jokowi harus diterjemahkan menjadi kader, struktur, suara, dan kursi. Di situlah ujian sebenarnya.

Dan ujian itu, sampai hari ini, belum lulus.

GAJAH, GUREM, DAN SEBUAH PERTANYAAN TENTANG AYAH DAN ANAK

Di tengah semua angka itu, ada sebuah wacana lain yang, dalam pekan-pekan terakhir Oktober 2026, menjadi lebih ramai daripada wacana tentang elektabilitas itu sendiri: wacana agar Jokowi menjadi Ketua Umum PSI, menggantikan Kaesang.

Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga, Bro Ron, menyebut banyak kader menginginkan Jokowi menjadi Ketua Umum. Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PROJO, menilai, kalau Jokowi memimpin PSI, arah politik relawan akan lebih jelas, dan PSI berpotensi menjadi partai dengan perolehan suara dua digit, double digit, dalam pemilu mendatang. “Politik ini kan seni kemungkinan. Bahwa kalau Pak Jokowi yang memimpin, maka PSI akan menjadi partai yang bisa memperoleh double digit,” kata Budi Arie.

Bernadi Albar, dari HAVARA Institute, menilai hal yang sama: dengan pengalaman, jaringan, dan pengaruh nasional Jokowi, peluang PSI untuk tumbuh menjadi partai besar akan semakin terbuka, dan jaringan relawan besar seperti PROJO, Solmet, Seknas Jokowi, Bara JP, Alap-Alap Jokowi, akan mengikuti arah Jokowi, menjadikan PSI sebagai rumah politik bersama.

Tapi ada suara lain, suara yang lebih sepi, suara yang lebih hati-hati, suara yang, karena itu, lebih harus didengarkan.

Bestari Barus, politikus PSI, menepis klaim Bro Ron. “Bukan,” katanya. Klaim itu bukan aspirasi kader, tidak mencerminkan sikap resmi partai, tidak ada pembahasan resmi soal itu. Kader boleh punya pendapat, tapi jangan kemudian diklaim sebagai suara partai. Itu beda.

M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, menilai, Jokowi kemungkinan tetap menjaga marwah putranya, dengan mempertahankan posisi ketua umum untuk putranya. “Jokowi ingin kalau nantinya PSI masuk Senayan itu prestasi Kaesang, bukan dirinya,” katanya. Jokowi akan tetap mendukung putranya melalui safari politik ke seluruh Indonesia, tanpa harus mengambil alih kepemimpinan partai.

Dan Heru Subagia menilai usulan itu sebagai sebuah keputusasaan struktural, sebuah sinyal bahwa sebuah partai gagal total membaca realitas di akar rumput, sebuah rekomendasi brutal agar Jokowi turun kasta menjadi Ketua Umum PSI, yang justru berpotensi menjadi malapetaka politik, baik bagi PSI maupun bagi eksistensi dinasti Solo. Baginya, pilihan paling rasional, kalau lingkaran itu berpikir taktis, adalah mengambil alih partai yang sudah mapan, yang sudah jelas lolos ambang batas, seperti Partai Golkar, bukan membesarkan sebuah partai gurem dari nol.

Turun kasta. Keputusasaan struktural. Malapetaka politik. Tiga frasa yang, kalau dibaca sebagai sebuah tragedi, adalah sebuah tragedi tentang seorang ayah yang, setelah menjadi presiden dua periode, setelah menjadi orang paling berkuasa di republik ini, kini harus memilih: apakah ia akan mengambil kursi anaknya, agar kursi itu menjadi besar, atau apakah ia akan membiarkan anaknya duduk di kursi itu, agar kursi itu tetap menjadi milik anaknya, meskipun kursi itu kecil?

Sebuah pilihan yang, dalam bahasa sastra yang paling tinggi, bukanlah sebuah pilihan politik. Ia adalah sebuah pilihan tentang cinta. Tentang seorang ayah yang ingin anaknya besar, tapi tidak ingin anaknya dikecilkan oleh kebesarannya sendiri.

Dan di sinilah, mungkin, letak tragedi PSI yang paling dalam. PSI bukanlah sebuah partai yang ingin besar. PSI adalah sebuah partai yang ingin menjadi bukti bahwa seorang ayah bisa membesarkan anaknya, tanpa harus mengambil alih anaknya. Sebuah partai yang ingin menjadi bukti bahwa sebuah nama besar bisa melahirkan sebuah nama besar yang lain, tanpa harus membunuh nama yang pertama.

Tapi sejarah, dalam republik ini, jarang sekali memberikan bukti seperti itu. Sejarah lebih sering memberikan bukti yang sebaliknya: nama besar yang terlalu besar, akan menutupi nama kecil yang ada di bawahnya, sampai nama kecil itu tidak terlihat lagi, sampai ia hanya menjadi sebuah bayangan, sebuah gema, sebuah KTA bernomor 7777777 yang dipegang oleh ayahnya, bukan oleh dirinya sendiri.

JANGAN MIMPI MENJADI GAJAH, BELAJARLAH MENJADI MAWAR

Maka, kembali ke judul tulisan ini. Partai gajah sebesar gurem.

Judul itu, kalau dibaca sebagai sebuah ejekan, adalah sebuah ejekan yang kejam. Kalau dibaca sebagai sebuah metafora, adalah sebuah metafora yang akurat. Kalau dibaca sebagai sebuah doa, adalah sebuah doa yang paling jujur: janganlah bermimpi menjadi gajah, kalau kau masih sebesar gurem. Belajarlah menjadi gurem yang baik, yang jujur, yang mempunyai akar, yang mempunyai daun, yang mempunyai duri, yang, pada waktunya, bisa menjadi mawar yang sesungguhnya, bukan mawar yang hanya dilukis di atas sebuah bendera partai.

Karena mawar, dalam sejarah, tidak pernah besar karena ia ingin menjadi gajah. Mawar besar karena ia mekar. Karena ia wangi. Karena ia mempunyai duri yang melindungi dirinya, bukan duri yang melukai orang lain. Karena ia tumbuh, perlahan-lahan, dari sebuah tanah yang subur, bukan dari sebuah pot yang dipindahkan dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu partai ke partai yang lain, dari satu ayah ke satu anak, tanpa pernah menyentuh tanah.

PSI, hari ini, mempunyai sebuah kesempatan yang, mungkin, tidak dimiliki oleh partai-partai besar lainnya: kesempatan untuk menjadi kecil dengan jujur. Untuk mengakui bahwa ia belum lolos, bahwa ia belum besar, bahwa ia belum mempunyai kursi, bahwa ia masih harus bekerja, masih harus berakar, masih harus menunggu puluhan tahun, seperti Gerindra menunggu 16 tahun, seperti PDIP menunggu puluhan tahun, seperti semua partai besar menunggu, dengan sabar, dengan luka, dengan kerja.

Tapi kesempatan itu, kesempatan untuk menjadi kecil dengan jujur, hanya bisa diambil kalau PSI berhenti bermimpi menjadi gajah dalam semalam. Kalau ia berhenti berkata bahwa banyak orang ketakutan kepadanya, padahal parlemen selow-selow saja. Kalau ia berhenti berkata bahwa ia akan menjadi partai besar, padahal surveinya masih 2,4 persen, 2,9 persen, masih di bawah ambang batas. Kalau ia berhenti mengandalkan satu nama, dan mulai membangun seribu nama, seribu kader, seribu struktur, seribu suara, yang tidak bergantung kepada satu ayah, kepada satu KTA, kepada satu angka 7777777.

Jokowi, dalam sebuah kesempatan, berkata, PSI harus tetap percaya diri, tidak perlu mempersoalkan ambang batas parlemen, berapa pun besaran ambang batas itu, selama kader bekerja keras dan struktur partai aktif.

Kalimat itu, kalimat tentang kerja keras dan struktur yang aktif, adalah kalimat yang paling benar yang pernah diucapkan oleh Jokowi tentang PSI. Ia adalah kalimat yang tidak bermimpi. Ia adalah kalimat yang bekerja.

Dan mungkin, justru di situlah, letak harapan PSI yang paling nyata. Bukan di dalam mimpi menjadi gajah. Bukan di dalam klaim bahwa banyak orang ketakutan. Bukan di dalam angka internal 20 persen yang fantastis. Tapi di dalam kerja yang paling sederhana, yang paling membosankan, yang paling tidak terlihat di media sosial: membangun struktur, dari DPP sampai DPRt, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kader ke kader yang lain, sampai sebuah partai yang hari ini sebesar gurem, pada suatu hari, dalam puluhan tahun, benar-benar menjadi sebesar gajah, bukan karena ia bermimpi menjadi gajah, tapi karena ia sudah bekerja seperti gajah, sudah sabar seperti gajah, sudah kuat seperti gajah, sudah mempunyai ingatan seperti gajah, yang tidak pernah lupa dari mana ia berasal.

Sampai hari itu datang, sampai pemilu 2029 membuktikan apakah Jokowi effect itu nyata atau hanya asumsi, sampai survei-survei itu dibuktikan atau dibantah oleh suara rakyat, kita, sebagai rakyat, hanya bisa melakukan satu hal yang paling sederhana, yang paling sastra, yang paling politik, sekaligus: menunggu, dengan tenang, dengan sabar, dengan mata yang terbuka, apakah mawar itu akan mekar, atau apakah ia akan tetap menjadi sebuah lukisan mawar, di atas sebuah bendera partai, yang dikibarkan oleh seorang ayah, untuk anaknya, di sebuah lapangan yang, sampai hari ini, masih sepi dari kursi-kursi parlemen.

Jangan mimpi menjadi gajah, kalau kau masih sebesar gurem. Bermimpilah menjadi mawar yang mekar, dan biarkanlah waktu, dan rakyat, yang memutuskan, apakah mawar itu, pada suatu hari, pantas menjadi gajah.

Catatan redaksi: Tulisan ini adalah pengembangan dan penulisan ulang secara sastrawi atas kolom Saiful Huda Ems, “PSI Tak Mungkin Jadi Partai Besar,” 6 Februari 2026, yang dimuat ulang dalam pemberitaan RMOL, 3 November 2026, berjudul “Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar,” dengan merujuk pada pernyataan Jokowi di Rakorda PSI Bandung, 26 September 2026, klaim PSI ditakuti dan akan menjadi partai besar, pernyataan Budi Arie Setiadi tentang peluang double digit, bantahan Bestari Barus atas klaim Bro Ron, penilaian M. Jamiluddin Ritonga, Adi Prayitno, Heru Subagia, dan Arifki Chaniago, serta data elektabilitas PSI dari Voxpol Center dan Poltracking Indonesia pada Oktober 2026 dan perolehan suara PSI pada Pemilu 2024. Pandangan tentang Jokowi, Kaesang, dan pengalaman mengelola partai disajikan sebagai pendapat para narasumber yang dikutip, bukan sebagai putusan yang sudah terbukti, dan hasil sebenarnya dari pengaruh Jokowi terhadap PSI baru dapat diuji pada Pemilu 2029.