Jakarta, Sketsakini.com- Di dalam istana kekuasaan, ancaman yang paling berbahaya sering kali bukan yang datang dengan teriakan dan kepalan tangan. Ia datang dalam sunyi, menyusup lewat celah-celah percakapan, lewat bisik-bisik yang direkam, lewat kalimat yang dipelintir, lewat kebijakan yang dibengkokkan perlahan hingga arahnya tak lagi menuju rakyat.

Itulah yang disoroti para pengamat ketika mereka membaca kegelisahan di seputar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: bahwa bahaya itu kini berwajah ganda. Di satu sisi ia tampak sebagai gejolak, di sisi lain ia bersembunyi sebagai manipulasi.

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, dalam dialognya bersama Refly Harun, mengingatkan bahwa kekacauan tata kelola pemerintahan bisa lahir bukan hanya dari pergantian kepemimpinan, melainkan dari bayang-bayang yang tak kunjung pergi: penunjukan pejabat yang lebih ditentukan oleh politik balas budi ketimbang kompetensi dan rekam jejak, serta respons negara terhadap kritik yang kian terasa represif. be3f

Ketika kritik dibalas dengan serangan, pelaporan, hingga kriminalisasi, demokrasi pun kehilangan napasnya. “Bagaimana mungkin di negara yang mengaku demokrasi kok bisa orang berpendapat itu kemudian diserang bukan cuma diserang, dipolisikan, dikriminalisasi,” ujar Connie, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan itu. be3f

Di titik inilah pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menawarkan pembacaan yang lebih dingin, tetapi justru lebih menggetarkan. Kekhawatiran terhadap potensi kekacauan, katanya, memang perlu menjadi perhatian pemerintah. Namun ancaman terhadap pemerintahan Prabowo tidak selalu berbentuk demonstrasi besar atau kerusuhan fisik. be3f

Dalam perspektif intelijen modern, ancaman juga dapat muncul melalui perang informasi, polarisasi masyarakat, manipulasi persepsi publik, disinformasi, serangan digital, serta delegitimasi terhadap institusi negara. be3f

Bayangkanlah: sebuah negara tidak perlu dirobohkan dengan tank. Cukuplah dengan membanjiri ruang publik dengan kabar yang separuh benar, memecah rakyat menjadi kubu-kubu yang saling curiga, lalu menghubungkan persoalan lokal yang terpisah menjadi satu narasi nasional yang konfrontatif. Itulah perang tanpa dentuman, tetapi dengan luka yang sama dalamnya.

Amir menyebut setidaknya empat tanda yang patut diwaspadai: jaringan digital yang secara sistematis menyebarkan provokasi dan disinformasi, serta aktor yang mencoba menghubungkan berbagai persoalan lokal menjadi satu narasi nasional yang bersifat konfrontatif. be3f

Dan di tengah kabut itulah, pada Selasa, 3 November 2026, beredar pula kabar yang paling sensitif: dugaan penyadapan terhadap petinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Kabar itu menyebut sejumlah perwira tinggi Polri diamankan, dan menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah perwira lainnya. 7945

Namun, hingga berita itu diturunkan, kabar tersebut masih berstatus kabar yang beredar, belum menjadi fakta yang terkonfirmasi. Mabes Polri belum memberikan keterangan terperinci. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Edizon Isir, hanya menyatakan pihaknya masih mendalami dan mengecek kebenaran informasi tersebut. 4189

Justru di sinilah letak ujian sastra dan ujian negaranya: antara kegelisahan yang sah dan spekulasi yang liar, hanya ada satu jembatan, yakni penyelidikan yang jernih dan keterangan resmi yang transparan. Sebagaimana ditegaskan Amir, kalau ada dugaan penyusup atau pihak yang ingin memperbesar kekacauan, itu harus dibuktikan melalui penyelidikan. Jangan sampai analisis intelijen justru berubah menjadi narasi tanpa verifikasi. be3f

Lebih jauh, Amir mengingatkan bahwa kompromi politik yang dilakukan Prabowo dengan melibatkan berbagai kekuatan dan kelompok dalam struktur pemerintahannya mengandung risiko yang sunyi. “Prabowo melakukan kompromi dengan berbagai kekuatan. Tetapi kalau kompromi itu kemudian dimanfaatkan untuk merusak pemerintahan dari dalam, tentu menjadi persoalan serius,” katanya. 8312

Di sanalah manipulasi kebijakan menemukan ladangnya. Bukan dengan membatalkan keputusan presiden secara terang-terangan, melainkan dengan memperlambatnya, membelokkannya, menafsirkannya hingga kehilangan jiwanya. Sebuah kebijakan yang baik di atas kertas dapat menjadi hampa di lapangan, bukan karena presidennya lemah, melainkan karena tangan-tangan di bawahnya bekerja dengan kesetiaan yang ganda.

Maka, peringatan yang sesungguhnya bukanlah agar pemerintah takut pada kritik, melainkan agar ia justru memeluk kritik sebagai cermin. “Intelijen harus memberikan peringatan kepada pemerintah, bukan menentukan siapa yang boleh mengkritik pemerintah,” tegas Amir. be3f

Sebab pemerintah justru membutuhkan kritik sebagai salah satu sumber informasi untuk mendeteksi potensi kegagalan kebijakan. be3f

Pada akhirnya, ancaman terhadap Prabowo bukanlah semata-mata soal siapa yang menyadap siapa, atau siapa yang memanipulasi apa. Ancaman yang paling hakiki adalah ketika kebenaran tak lagi dibedakan dari kabar burung, ketika kritik dianggap musuh, dan ketika kekuasaan dibiarkan berjalan tanpa kontrol.

Negara yang besar tidak runtuh karena diteriaki. Ia runtuh ketika ia berhenti mendengar, berhenti memeriksa, dan berhenti membedakan antara peringatan yang tulus dan bisikan yang beracun.