Klaten, Sketsakini.com — Jawa Tengah punya catatan yang tidak ingin dikenang. Kemarin, catatannya bertambah satu nama lagi: Hamenang Wajar Ismoyo.
Bupati Klaten. Umur 37 tahun. Lahir di Klaten, 26 November 1988. Pernah Ketua DPRD Klaten 2019-2024. Dilantik Presiden Prabowo di Istana 20 Februari 2025. Menang Pilkada 52,63% — 395.092 suara bersama Benny Indra Ardhianto.
Tujuh bulan menjabat. Lalu masuk mobil KPK.
Kronologinya, kalau ditulis pelan, seperti novel tipis:
Kamis 15 Oktober 2026, 08.15 WIB. KPK masuk Rumah Dinas Bupati Klaten dan Jakarta serentak. Total 20 orang diamankan — penyelenggara negara, ASN Pemkab Klaten, dua orang dari BPK, dan swasta. Di antara mereka: Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah.
Hamenang dibawa ke Mapolresta Klaten. Dua ruangan dipinjam. Diperiksa maraton 14-15 jam, dari pagi sampai jam 10 malam. Lalu dibawa naik kereta ke Jakarta. Tiba di Gedung Merah Putih KPK, 07.01 WIB Jumat 16 Oktober, pakai topi hitam, kacamata, masker putih.
Kalimatnya pendek, direkam semua kamera:
“Mohon saya dimaafkan kalau ada salah. Saya mengikuti proses hukum yang berlaku. Mohon maaf telah mengecewakan.”
Barang buktinya? Bukan koper aluminium seperti film. Tapi tong biru. Ember plastik biru yang dibopong petugas masuk ke KPK, bertuliskan stiker “Dalam Pengawasan KPK”.
Jubir KPK Budi Prasetyo bilang: di dalam tong itu — dan di hitungan lain — ada uang tunai Rp1 miliar, versi lain menyebut Rp1,9 miliar. Diduga tempat menampung penerimaan.
KPK menyebutnya bukan satu kasus. Tapi lima klaster:
- Pengadaan barang dan jasa
- Perizinan
- Upah pungut
- Setoran dari OPD / SKPD
- Pemberian ke oknum BPK untuk pengondisian audit laporan keuangan
Klaster ke-5 itulah yang membuat orang Klaten terdiam: bupati diduga menerima dari bawah, lalu menyetor ke atas — ke auditor yang seharusnya menjaga.
Kenapa disebut kepala daerah keenam di Jateng?
Karena sebelum Hamenang, Jawa Tengah sudah punya daftar panjang yang tidak ditulis di baliho: Jepara, Tegal, Kudus, Banyumas, Pemalang — dan kini Klaten. Enam titik di peta provinsi yang katanya paling guyub, tapi OTT-nya tidak pernah benar-benar berhenti.
Klaten adalah kota candi. Prambanan berdiri seribu tahun. Tapi di 2025, yang berdiri juga adalah sistem — di mana OPD setor ke bupati, bupati setor ke BPK, BPK memberi WTP. Lingkaran yang sudah terlalu rapi sampai KPK harus memecahnya dengan tong biru.
Hamenang bukan bupati pertama yang minta maaf dengan masker. Dan mungkin bukan yang terakhir.
Tapi untuk Klaten, 16 Oktober 2026, jam 07.01 pagi, adalah jam ketika seorang bupati muda yang baru tujuh bulan dilantik harus belajar lagi arti kalimat “mohon dimaafkan” — bukan di podium kampanye, tapi di lobi Gedung Merah Putih.
Tinggalkan Balasan