Jakarta, Sketsakini.com- Ada pertanyaan yang biasanya hanya ditanyakan oleh rakyat kecil di warung kopi, di pinggir jalan, di kolom komentar yang penuh dengan tanda tanya.

Namun pada Rabu, 4 November 2026, pertanyaan itu keluar dari mulut Istana sendiri.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, berdiri di depan puluhan mikrofon di Istana Kepresidenan, Jakarta. Wajahnya bukan wajah orang yang marah. Wajahnya adalah wajah orang yang bingung — bingung yang tulus, bingung yang tidak dibuat-buat.

Ia berkata, dengan jeda yang panjang di antara kalimatnya:

“Kalau melakukan tindak penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, illegal access untuk sesuatu yang sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita, dan ini menyangkut Kepala Negara, menyangkut pejabat-pejabat negara, nah ini kan sesuatu yang luar biasa.”

Lalu ia menambahkan, dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti berbisik kepada dirinya sendiri:

“Jadi kita tidak, tidak mengerti juga apa yang menjadi motif dan tujuannya.”

Di situlah sastra itu dimulai.

Karena selama ini, kita mengira Istana selalu tahu. Istana tahu siapa yang datang, siapa yang pergi, siapa yang bicara, siapa yang diam. Istana adalah tempat di mana semua rahasia negara disimpan dalam brankas yang tidak pernah dibuka.

Tetapi hari itu, Istana mengaku tidak tahu. Istana bertanya-tanya, sama seperti kita.

Tentang apa Istana bertanya-tanya itu?

Tentang seorang pria bernama Listyo Sigit Prabowo.

Tentang seorang mantan Kapolri yang baru satu bulan menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang baru saja menerima Bintang Mahaputera Adipurna pada 1 Oktober 2026, yang kini pada 3 November 2026 ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri bersama dua jenderal lainnya: Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso.

Mereka diduga melakukan sesuatu yang dalam bahasa hukum terdengar sangat teknis, namun dalam bahasa sastra terdengar sangat menyayat: memasukkan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto ke dalam sistem yang bernama Lawful Interception Management System — LIMS — tanpa prosedur, tanpa surat, tanpa Laporan Polisi, tanpa kaitan dengan penyelidikan atau penyidikan, sejak 2025 hingga Oktober 2026.

LIMS adalah mesin yang seharusnya hanya dibuka untuk menangkap penjahat. Mesin yang seharusnya hanya mendengarkan suara-suara yang dicurigai melakukan kejahatan. Tetapi kini, mesin itu diduga dipakai untuk mendengarkan suara Presiden.

Dan bukan hanya Presiden. Menurut Bareskrim, nomor-nomor itu juga milik pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha. Seolah-olah seluruh negeri ini pernah dimasukkan ke dalam satu mesin pendengar.

Lalu pada Oktober 2026, log-nya dihapus. Dihapus seperti seseorang yang menghapus jejak kakinya di atas pasir, padahal pasir itu sudah terlanjur merekamnya.

Lalu, apa yang dirasakan Presiden?

Prasetyo menjawabnya dengan satu kata yang tidak pernah kita dengar keluar dari Istana dengan nada seperti itu: prihatin.

“Tentunya beliau sangat prihatin ya. Seorang kepala negara saja ada institusi yang itu berada di bawah presiden kemudian melakukan upaya demikian, tentunya itu sangat memprihatinkan dan sekali lagi mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semua.”

Bayangkanlah. Anda adalah Presiden. Anda memimpin negara. Anda percaya pada institusi di bawah Anda. Anda tidur dengan tenang karena Anda percaya ada yang menjaga Anda.

Lalu suatu malam, Anda diberitahu: yang menjaga Anda, ternyata mendengarkan Anda.

Itu bukan lagi soal penyadapan. Itu soal kepercayaan yang retak. Itu soal rumah yang pintunya dibuka dari dalam.

Dan karena itu, kata itu akhirnya keluar: makar.

Kemarin, Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas, masih berkata dengan sangat hati-hati: belum ada indikasi makar. Yang ada baru penyadapan ilegal.

Hari ini, Prasetyo berkata dengan suara yang lebih berat:

“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar.”

“Membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara.”

Perubahan dari “belum” menjadi “mungkin sudah mengarah” itu adalah perubahan yang sangat besar. Seperti perubahan dari mendung menjadi hujan. Seperti perubahan dari curiga menjadi yakin.

Sebab Prasetyo menjelaskan: kalau sudah bicara Kepala Negara, di situ ada banyak informasi yang sangat sensitif. Informasi yang jika bocor, bisa membahayakan kedaulatan bangsa. Bisa membahayakan keselamatan pemimpin negara.

Informasi itu bukan sekadar chat. Itu adalah denyut nadi negara.

Lalu apa yang dilakukan Istana?

Pagi itu, sebelum konferensi pers, Prabowo telah menandatangani sebuah Keputusan Presiden. Isinya hanya satu baris, namun baris itu memotong sejarah:

Listyo Sigit Prabowo diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.

Tidak ada pidato panjang. Tidak ada upacara. Hanya sebuah tanda tangan, dan jabatan itu lepas.

Untuk sementara, jabatan itu dipegang oleh Letjen TNI Ariyo Windutomo, yang sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Presiden.

Lalu bagaimana dengan Bintang Mahaputera Adipurna yang baru sebulan disematkan? Prasetyo menjawab dengan sangat jujur:

“Belum, belum. Sementara kita berhentikan dulu sebagai KSP.”

Belum dicabut. Karena untuk mencabut bintang, butuh proses Dewan Gelar. Tetapi untuk mencopot jabatan, cukup dengan satu Keppres. Dan Keppres itu sudah ditandatangani.

Dan pertanyaan itu tetap menggantung.

Di akhir konferensi pers, wartawan bertanya: kepada siapa hasil sadapan itu diserahkan? Untuk apa? Apa motifnya?

Prasetyo tidak menjawab. Ia tidak bisa menjawab. Karena ia juga tidak tahu. Ia hanya berkata:

“Secara detail belum, ya, karena itu kan masih proses yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kepolisian. Nanti pada waktunya pasti akan disampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat.”

Maka berita itu ditutup bukan dengan jawaban, melainkan dengan pertanyaan yang sama yang kini menggantung di atas Istana, di atas Bareskrim, di atas seluruh negeri ini:

Mengapa seseorang menyadap Presidennya sendiri?

Mengapa seseorang yang baru saja diberi bintang, yang baru saja diberi jabatan paling dekat dengan Presiden, justru diduga mendengarkan Presidennya dari balik mesin LIMS?

Dan kepada siapa suara Presiden itu dikirimkan?

Istana turut bertanya-tanya. Dan karena Istana turut bertanya-tanya, kita pun tidak merasa sendirian dalam kebingungan ini.

Kita semua, dari Istana hingga warung kopi, kini menunggu jawaban yang sama: apa motifnya?

Karena dalam sastra, motif adalah jantung dari sebuah cerita. Tanpa motif, cerita itu hanya menjadi daftar perbuatan. Dengan motif, cerita itu menjadi tragedi.

Dan tragedi ini — tentang seorang Presiden yang disadap oleh orang-orang yang seharusnya menjaganya — masih menunggu motifnya dituliskan.