LAUT NAIK KE DARAT: Ketika Skenario Ambyar Dijawab 20.980 Marinir

Jakarta, Sketsakini.com- Ada hari-hari dalam sejarah yang tidak terasa seperti sejarah. Ia terasa seperti hari biasa. Senin. Awal November. Jakarta macet seperti biasa.

Tapi Senin, 2 November 2026, bukan hari biasa.

Pada hari itu, dua hal terjadi bersamaan — di dua tempat yang berbeda, oleh dua institusi yang berbeda, tapi dengan satu tujuan yang, jika dibaca sebagai sastra, terasa seperti satu naskah yang ditulis oleh tangan yang sama.

Pertama, di Bareskrim.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mencokok mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, bersama Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Tuduhannya: akses penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan pejabat tinggi negara lainnya.

Listyo ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan di Rutan Bareskrim. Keesokan harinya, Rabu 4 November, Prabowo memberhentikannya dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan — jabatan yang baru sebulan diembannya.

Kedua, di Mabes TNI.
Pada hari yang sama, 2 November 2026, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menandatangani Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 tentang pengerahan pasukan pengamanan perkembangan situasi — Pam Bangsit — di DKI Jakarta.

Isinya: 20.980 personel TNI Angkatan Laut disiagakan untuk Jakarta.

Bukan polisi. Bukan Brimob. Tapi laut.

Dan laut itu datang dalam empat gelombang, seperti pasang yang direncanakan.

Gelombang Pertama: Yang Sudah Ada di Jakarta

2 November 2026. 2.100 personel. Mereka yang sudah berada di Jakarta. 3 SSY dari Korps Marinir — dari Mako Pasmar 1 Cilandak dan Lanmar Kwini — ditambah Koarmada I, Kodaeral III, Kolinlamil.

Mereka di-BKO-kan ke Kodam Jaya. Artinya, mereka keluar dari komando laut, masuk ke komando darat. Mereka bergerak bukan dengan kapal, tapi dengan truk Marinir dan bus Kodaeral III.

Mereka adalah gelombang yang tidak terlihat sebagai gelombang. Karena mereka sudah ada di sana. Mereka hanya berpindah posisi: dari markas, ke jalan. Dari siaga, ke BKO.

Gelombang Kedua: Yang Datang dengan Kapal Perang

3-4 November 2026. 3.500 personel. Mereka dari luar Jakarta. Dari Koarmada II, Pasmar 2, Kodaeral V, Satlinlamil 2, Puspenerbal, AAL, Kodiklatal, dan pangkalan-pangkalan di Jawa dan Lampung.

Mereka datang dengan dua kapal yang namanya saja sudah membuat orang menoleh: KRI Makassar dan KRI dr. Soeharso — dalam sebagian laporan disebut juga KRI Surabaya.

Bayangkan itu: kapal perang yang biasanya membawa pasukan untuk pendaratan amfibi, kini membawa pasukan untuk mendarat di Jakarta. Bukan untuk menyerang pantai musuh. Tapi untuk menjaga ibu kota.

1.760 personel lewat KRI Makassar. 1.250 personel Pasmar 2 lewat kapal lainnya. Dan seterusnya. Mereka bukan datang untuk latihan. Mereka datang karena diperintah.

Gelombang Ketiga: Yang Datang Lewat Darat

4 November 2026. 2.240 personel. Mereka lewat jalur darat, dengan bus dan truk. Termasuk 460 personel Brigif 4 Marinir Lampung yang bergeser ke Mako Pasmar 1 Cilandak.

Lampung ke Jakarta. Jarak yang ditempuh bukan untuk piknik. Tapi untuk siaga.

Gelombang Keempat: Yang Diam Tapi Siap

Dan yang paling besar, yang paling sunyi: 13.140 personel.

Mereka tidak bergerak ke jalan. Mereka siaga di markas masing-masing, menunggu perintah. 4.430 dari Mabesal di Cilangkap. 4.410 dari Korps Marinir wilayah Jakarta. Sisanya dari Koarmada RI, Koarmada I, Pushidrosal, Kodaeral III, Puspomal, Kolinlamil, Seskoal, Lanudal Jakarta, RSAL Dr. Mintoharjo, Ladokgi REM, dan lain-lain.

13.140 orang yang diam. Seperti laut yang tenang di permukaan, tapi arusnya kencang di bawah. Seperti 13.140 pasang mata yang tidak terlihat, tapi mengawasi.

Totalnya: 2.100 + 3.500 + 2.240 + 13.140 = 20.980.

Angka itu bukan sekadar angka. Dalam sastra, angka yang sebesar itu adalah pesan. Pesan yang tidak ditulis dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran.

Panggung yang Keburu Runtuh

Sekarang, mari kita kembali ke panggung yang kita ceritakan di tulisan sebelumnya.

Menurut dokumen yang diklaim diterima redaksi http://AFU.id, ada sebuah skenario yang dirancang oleh “Geng Solo” — lingkaran Jokowi — untuk menjadikan sidang ijazah Jokowi pada 5 November 2026 di PN Jakarta Timur sebagai panggung show of force.

Bukan sidang biasa. Tapi panggung perlawanan politik untuk menghentikan langkah DPR memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mengapa Gibran? Karena, kata dokumen itu, MK baru saja memutuskan untuk meneruskan gugatan Denny Indrayana ke tahap pembuktian, dan menegaskan surat penyetaraan SMA Gibran tidak sah. Dua retakan itu membuat Solo panik.

Maka, kata dokumen itu, Solo merancang: pemanggilan Jokowi pada 5 November — hanya empat hari sebelum reses DPR berakhir — akan dijadikan trigger, pemicu massa.

Rancangannya, menurut dokumen itu, adalah skema adu domba: massa tandingan yang disamarkan sebagai pendukung Roy-Tifa dibenturkan dengan ribuan massa pendukung Solo. Di tengah benturan itu, akan tercipta kekacauan. Dan kekacauan itu akan menjadi alasan untuk berkata: jangan makzulkan Gibran, negara tidak stabil.

Jaringan yang akan menggerakkan massa itu, kata sumber itu, adalah jaringan yang dibina selama Listyo menjabat Kapolri. Disebutlah Garda Satya NKRI — ormas yang diklaim menaungi 6.500-8.000 mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah, dengan pertemuan besar di Solo pada 30 Agustus 2026. Disebutlah juga Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia.

Disebutlah juga Jokowi yang mendatangi kediaman Prabowo di Kertanegara pada 6 Oktober 2026 malam, tepat bersamaan dengan dibacakannya putusan MK.

Semua sudah disiapkan. Panggung sudah dibangun. Massa sudah dikonsolidasikan.

Tinggal menunggu 5 November.

Tapi panggung itu tidak pernah berdiri.

Karena pada 2 November, Listyo ditangkap. Komando jaringan massa itu, kata dokumen itu, lumpuh total. Ormas dan buruh membatalkan diri karena kehilangan penggerak utama dan pendanaan.

Rencana jutaan massa yang digembar-gemborkan akan menguasai Jakarta, sirna. Yang datang ke PN Jakarta Timur pada 5 November hanya ratusan orang — dipimpin Kaesang, Kahiyang, dan beberapa kader PSI.

Dan di hari yang sama, 5 November, ada laporan lain yang sampai ke meja Prabowo: lebih dari 6.000 nama masuk daftar sadap. Pejabat tinggi negara, kejaksaan, kepolisian, aktivis, jurnalis — semuanya ada. Kecuali, kata sumber itu, nama Geng Solo. Tidak ada Jokowi. Tidak ada Gibran. Tidak ada Kaesang. Tidak ada Iriana. Bahkan tidak ada Pratikno.

Itulah ambyar pertama.

Ambyar Kedua: Laut yang Datang

Tapi cerita ini belum selesai. Karena ambyar pertama itu hanya memotong kepala. Masih ada badan yang bisa bergerak sendiri.

Maka datanglah ambyar kedua: 20.980 Marinir.

Dalam pembacaan sastra atas dokumen Solo, pengerahan itu bukan kesiapsiagaan biasa. Ia adalah jawaban.

Logikanya begini:

Jika Solo, menurut dokumen itu, merancang untuk mengerahkan ribuan massa untuk membenturkan massa di PN Jakarta Timur, untuk menciptakan kekacauan, maka negara tidak bisa hanya menangkap Listyo. Negara harus memastikan, setelah Listyo ditangkap, tidak ada lagi yang berani mengisi kekosongan itu. Tidak ada lagi yang berani menggerakkan massa itu.

Maka negara mengirim pesan yang tidak bisa dibantah dengan debat di televisi, tapi hanya bisa dibaca dengan mata: laut naik ke darat.

Bukan polisi yang dikirim. Polisi adalah institusi yang baru saja menangkap mantan Kapolrinya sendiri. Polisi sedang terluka. Polisi sedang terbelah.

Maka yang dikirim adalah Marinir. Pasukan yang tidak punya sejarah dengan Geng Solo. Pasukan yang komandonya jelas: Panglima TNI, bukan Kapolri. Pasukan yang dilatih untuk mendarat dan menguasai pantai, kini diperintahkan untuk menguasai Jakarta agar Jakarta tidak dikuasai massa.

Satu operasi menangkap komandonya. Satu operasi menutup jalannya.

Satu memotong kepala. Satu lagi mengepung badan.

Dan keduanya terjadi pada hari yang sama: 2 November.

Itulah yang membuat cerita ini terasa seperti naskah yang ditulis dengan sengaja. Bukan dua berita yang kebetulan berurutan. Tapi satu operasi dengan dua tangan: tangan yang menangkap, dan tangan yang menjaga.

Dua Versi yang Harus Kita Jaga

Di sinilah kita harus berhenti sejenak dan jujur — karena sastra yang baik tidak boleh berbohong.

Versi resmi TNI berkata lain.

Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas berkata, pengerahan itu adalah bagian dari tugas negara, kesiapsiagaan untuk menjaga keutuhan NKRI. Panglima TNI Agus Subiyanto, pada Kamis 5 November 2026 seusai memimpin pemakaman militer di TMP Cikutra Bandung, menjelaskan bahwa kesiapsiagaan TNI terbagi menjadi tiga tingkatan — siaga 3, siaga 2, siaga 1 — dan ancaman yang diantisipasi meliputi ancaman alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, tsunami, dan ancaman buatan seperti konflik sosial, terorisme, separatisme, dan makar.

Kata itu — makar — keluar dari mulut Panglima TNI sendiri, pada hari sidang ijazah itu berlangsung. Bukan dari dokumen Solo. Bukan dari http://AFU.id. Tapi dari Panglima.

Dan kata itu membuat cerita ini semakin tegang: apakah pengerahan 20.980 personel itu adalah kesiapsiagaan untuk menghadapi makar — dalam arti umum, sebagai salah satu ancaman buatan — atau kesiapsiagaan untuk menghadapi makar yang spesifik, yang dirancang dalam skenario itu?

TNI tidak menjawab secara spesifik. Kadispenal Laksamana Pertama Tunggul berkata, pengerahan itu juga berkaitan dengan persiapan latihan di Banten: Operasi Pendaratan Khusus di Tanjung Burung dan Tanjung Pasir, Tangerang, serta latihan Tembus Gelombang di Rancecet, Pandeglang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah Jakarta berstatus Siaga 1, dan berkata ia belum menerima pemberitahuan resmi soal perubahan status itu.

Dan pantauan http://AFU.id pada Rabu 4 November di Mako Marinir Senen, Jakarta Pusat, tidak menemukan penjagaan ketat. Yang terlihat justru ratusan Brimob dan Sabhara di Bundaran HI dan Thamrin Nine. Markas Marinir lengang. Jakarta tidak terlihat seperti kota yang diduduki.

Dokumen pengerahan itu sendiri, menurut laporan yang beredar, tidak secara eksplisit menyebut penetapan Listyo sebagai alasan pengerahan. Keterkaitan itu masih memerlukan konfirmasi resmi.

Jadi, kita punya dua versi:

Versi A — TNI: Ini kesiapsiagaan rutin, latihan, dan pengamanan Bangsit. Tidak ada Siaga 1. Tidak ada kaitannya dengan Listyo.

Versi B — Dokumen Solo: Ini adalah jawaban atas skenario show of force yang ambyar. Tangkap jenderalnya, jaga kotanya.

Sastra yang jujur tidak memilih salah satu dan membuang yang lain. Sastra yang jujur membiarkan kedua versi itu hidup berdampingan, dan membiarkan pembaca melihat tanggalnya: 2 November.

Pada hari itu, Listyo ditangkap. Pada hari itu, STR/96/2026 ditandatangani. Pada hari itu, 2.100 personel gelombang pertama bergerak.

Apakah itu kebetulan? Atau apakah itu desain?

Kita tidak bisa menjawabnya dengan pasti. Tapi kita bisa merasakan: Jakarta pada 2-5 November 2026 bukan Jakarta yang biasa.

Sidang yang Berubah Menjadi Sidang tentang Kertas

Dan di tengah dua versi itu, ada satu panggung yang tetap berdiri: PN Jakarta Timur, 5 November 2026.

Pada hari itu, Jokowi datang sebagai saksi. Ia menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, S1. Ia berkata, “Saya keberatan kalau ijazah itu ditenteng-tenteng ke mana-mana.” Ia berkata, ijazahnya sudah diuji di Labfor Polri. Ia menjawab pertanyaan Refly Harun soal watermark, emboss, dan foto.

Roy Suryo, di sisi lain, menertawakannya. Karena, menurut Roy, watermark-nya berbeda. Emboss-nya hilang. Fotonya baru di berkas yang lama.

Sidang itu, yang menurut dokumen Solo seharusnya menjadi pemicu massa, menjadi pemicu bentrokan, menjadi pemicu kekacauan — akhirnya hanya menjadi sidang tentang kertas.

Sidang tentang watermark. Sidang tentang emboss. Sidang tentang foto.

Tidak ada jutaan massa. Tidak ada bentrokan besar. Tidak ada makar.

Hanya ada seorang mantan presiden yang memeluk ijazahnya, dan seorang terdakwa yang memegang kaca pembesarnya.

Dan di luar sidang, Jakarta dijaga oleh 20.980 prajurit yang tidak terlihat di dalam ruang sidang, tapi terasa di seluruh kota.

Sidang yang seharusnya menjadi panggung perang, berubah menjadi sidang tentang kertas — karena panggung perangnya sudah runtuh tiga hari sebelumnya, dan kotanya sudah dijaga oleh laut.

Penutup: Panggung, Penjara, dan Laut

Maka jika kita menulis ulang cerita ini dalam satu kalimat sastra, kalimatnya adalah ini:

Panggungnya ambyar di Bareskrim, sidangnya sepi di PN Jakarta Timur, dan Jakarta dijaga oleh laut.

Tiga tempat. Tiga cerita. Satu tanggal.

Bareskrim: tempat Listyo ditahan. Tempat komando jaringan massa itu dipotong.

PN Jakarta Timur: tempat Jokowi menunjukkan ijazahnya. Tempat skenario show of force itu seharusnya dimulai, tapi akhirnya hanya menjadi sidang tentang watermark dan emboss.

Jakarta: tempat 20.980 Marinir disiagakan. Tempat laut naik ke darat, agar panggung yang sudah runtuh itu tidak menimpa siapa-siapa.

Dalam sastra Jawa, ambyar artinya hancur berantakan, seperti gelas yang jatuh dan pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang tidak bisa disatukan lagi.

Skenario Solo, menurut dokumen itu, ambyar seperti itu.

Tapi Jakarta tidak ambyar. Jakarta justru dijaga.

Dijaga oleh 20.980 prajurit laut yang datang dengan KRI Makassar dan KRI dr. Soeharso, dengan truk Marinir, dengan siaga di markas, dengan BKO Kodam Jaya.

Mereka datang bukan untuk berperang. Mereka datang agar tidak ada yang berperang.

Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Mereka datang agar rakyat tidak takut.

Dan ketika sidang ijazah itu selesai pada 5 November sore, ketika Jokowi pulang dengan senyumnya, ketika Roy Suryo pulang dengan tawanya, ketika palu hakim diketuk untuk menutup sidang hari itu — di luar, Jakarta masih dijaga.

Dijaga oleh laut yang naik ke darat.

Dan di antara semua itu, ada satu kata yang masih menggantung di udara, yang diucapkan Panglima TNI pada hari itu, yang juga menjadi judul tulisan ini dalam versi dokumen Solo: makar.

Kata yang tidak pernah terbukti di pengadilan. Kata yang hanya ada di dokumen, di STR, dan di mulut Panglima sebagai salah satu ancaman yang diantisipasi.

Kata yang membuat kita bertanya, sampai hari ini:

Apakah 20.980 Marinir itu datang untuk mencegah makar yang sudah ambyar — atau untuk memastikan makar itu tidak pernah bisa bangkit lagi dari serpihan-serpihannya?

Jawabannya, seperti watermark pada ijazah itu, mungkin hanya bisa dilihat jika kita memegang kertasnya dengan benar, dan melihatnya di bawah cahaya.

Sampai saat itu, yang kita tahu hanya satu: panggungnya ambyar, jenderalnya ditahan, dan Jakarta dijaga oleh 20.980 Marinir. Dan ketiganya, terjadi pada hari yang sama.

Catatan: Kaitan antara pengerahan 20.980 personel TNI AL dan skenario “show of force” adalah pembacaan sastra atas dua rangkaian fakta yang terjadi berurutan — dokumen yang dikutip http://AFU.id soal skenario Solo, dan dokumen STR Panglima TNI No. STR/96/2026 soal pengerahan pasukan. Dokumen pengerahan itu sendiri tidak secara eksplisit menyebut kasus penyadapan Listyo sebagai alasannya, dan TNI menyatakan pengerahan itu adalah kesiapsiagaan rutin, bukan Siaga 1. Tudingan “makar” dan “Geng Solo” adalah versi sumber http://AFU.id, bukan vonis hukum, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku untuk semua pihak yang disebut tersangka.