Maybrat, Sketsakini.com- Ada jam-jam di Papua yang tidak tercatat di jam dinding Jakarta. Jam 19.00 hari Sabtu, 3 Oktober 2026, di pertengahan Kampung Susumuk dan Dusun Kawen, Distrik Aifat, Maybrat. Malam baru turun. Anak-anak mungkin baru selesai makan. Lalu langit berbunyi.

Siaran pers ketiga Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB minggu ini, yang dikirim Jubir Sebby Sambom atas nama Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni, menyebutnya begini: serangan bom dan penyerangan menggunakan drone oleh aparat militer Indonesia sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi pukul 06.00.

Di dalam laporan yang sama, Komandan Operasi Kodap IV Sorong Raya, Mayor Manfred Fatem, melaporkan pasukannya — bersama pasukan Kowip 2 Rumana di bawah Samuel Assem, tiga batalyon Ayosami, Buaya, Karef Hamit, dan Korps Wanita — terkepung saat kembali ke markas di antara dua kampung itu. Dua anggota dilaporkan hilang. Pasukan lain selamat. Tidak ada korban jiwa di markas, kata laporan itu.

Dan yang paling membuat dada sesak: serangan itu, menurut laporan tersebut, juga menyasar pemukiman warga sipil. Jumlah korban sipil belum bisa dipastikan hingga Minggu pagi.

Kami di Sketsakini tidak bisa memverifikasi jumlah korban dari hutan Maybrat dalam satu malam. Sinyal di sana tipis. Jalan ke Susumuk dan Kawen tidak mudah. Tapi satu hal yang bisa kita verifikasi: rasa takut seorang ibu yang mendengar dengung drone di atas atap sengnya adalah rasa takut yang sama di mana pun di dunia.

Karena itu, untuk kedua kalinya dalam catatan kami, kami ingin memisahkan dua hal yang sering dicampuradukkan.

Pertama, perang antara aparat dan TPNPB adalah konflik bersenjata yang punya aturannya sendiri. Hukum humaniter internasional mewajibkan pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Penggunaan senjata berat, pesawat tempur, dan drone bersenjata di dekat pemukiman padat adalah garis merah yang tidak boleh dilewati oleh siapa pun.

Kedua, warga sipil di Susumuk dan Kawen bukan bagian dari perang itu. Mereka adalah penenun noken, penjaga kebun, anak sekolah. Mereka tidak boleh menjadi angka yang belum diketahui.

Dalam siaran persnya, TPNPB meminta tiga hal: hentikan penggunaan alutsista berat, gunakan kekuatan berimbang demi keselamatan sipil, dan meminta PBB tidak mencalonkan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2029-2030 sebelum konflik Papua diselesaikan. Itu adalah pernyataan politik mereka. Kami mencatatnya sebagai pernyataan sikap, bukan sebagai fakta hukum.

Tapi di balik pernyataan politik itu, ada permintaan kemanusiaan yang patut didengar: lakukan investigasi independen di pertengahan Susumuk dan Kawen.

Sketsakini mendukung permintaan itu.

Kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan seluruh jajaran: buka ruang verifikasi. Libatkan Komnas HAM, Gereja, Dewan Adat, dan jurnalis lokal untuk masuk ke Susumuk dan Kawen. Pastikan dua anggota yang dilaporkan hilang itu ditemukan statusnya. Pastikan tidak ada ibu yang mengungsi tanpa selimut.

Papua tidak butuh tambahan dendam baru. Papua butuh jeda yang jujur.

Jika drone memang melintas malam itu, maka yang harus dijelaskan bukan hanya siapa yang memencet tombolnya, tapi bagaimana memastikan besok malam tidak ada lagi anak yang tidur di bawah bunyinya.

Indonesia yang ingin duduk di Dewan Keamanan dunia, harus terlebih dahulu bisa memberi rasa aman di kamar-kamar kecil di Maybrat. Itu bukan syarat dari New York. Itu syarat dari hati nurani kita sendiri.

Maybrat sedang menunggu pagi yang benar-benar pagi. Bukan pagi yang masih berbunyi.