Yahukimo, Sketsakini.com- Di Yahukimo, ada jalan yang namanya Jalan Gunung. Nama yang jujur. Jalan itu memang menuju gunung, menuju kebun, menuju tempat orang mencari makan dari tanah leluhurnya sendiri.

Pada 2 Oktober 2026, 18 orang berjalan di jalan itu. Tujuan mereka, menurut laporan yang kami terima, sederhana: berkebun.

Mereka tidak kembali dengan ubi. Mereka kembali dengan cerita ditahan di markas.

Siaran Pers Kedua Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB minggu ini, yang ditandatangani Jubir Sebby Sambom atas nama Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni, menyebut pelakunya adalah Satuan Marinir di Dekai, Ibu Kota Yahukimo. Tuduhannya berat: penangkapan sewenang-wenang disertai pemukulan dan penyiksaan terhadap 18 warga sipil di Jalan Gunung, Kota Dekai.

Kami di Sketsakini tidak hadir di pos itu. Kami tidak melihat borgol itu. Tapi kami tahu satu prinsip yang tidak boleh hilang di Tanah Papua: seorang petani harus bisa dibedakan dari seorang kombatan.

Itulah yang diminta oleh siaran pers itu dengan bahasa yang keras: sebuah warning. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subiyanto untuk membekali setiap prajurit yang ditugaskan di Papua dengan hukum humaniter internasional. Agar bisa membedakan, siapa warga sipil, siapa anggota TPNPB.

Permintaan itu, meski datang dari pihak yang berseberangan, adalah permintaan yang sah secara kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia saat ini memegang tanggung jawab besar sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026. Dunia melihat kita. Dunia akan bertanya, bagaimana kita memperlakukan petani kita sendiri di Yahukimo.

Maka warning dari hutan itu, sebaiknya kita baca bukan sebagai ancaman, tapi sebagai alarm.

Alarm bahwa di wilayah konflik bersenjata, akses warga untuk berkebun dan berburu di tanah leluhurnya tidak boleh ditutup dengan teror dan intimidasi. Bahwa penangkapan dengan alasan apa pun harus mengikuti prosedur hukum, bukan pemukulan. Bahwa markas militer bukan tempat penyiksaan.

18 orang itu adalah angka. Tapi di balik angka itu ada 18 kebun yang kemarin tidak dicangkul. Ada 18 keluarga yang kemarin menunggu di honai dengan periuk kosong.

Sketsakini memanggil semua pihak untuk melakukan hal yang paling sederhana dan paling menyejukkan:

Buka Jalan Gunung kembali.

Biarkan petani kembali menjadi petani. Biarkan prajurit kembali menjadi pelindung. Biarkan hukum humaniter menjadi jembatan di antara keduanya.

Jika memang ada pelanggaran di Dekai pada 2 Oktober, maka harus ada investigasi terbuka. Jika tidak ada, maka harus ada penjelasan yang terang agar warga tidak takut lagi ke kebunnya sendiri.

Yahukimo tidak butuh tambahan luka. Yahukimo butuh kepastian bahwa berjalan ke gunung untuk mencari makan, tidak akan berakhir dengan ditahan.

Karena pada akhirnya, tanah Papua itu terlalu subur untuk ditumbuhi rasa takut.

Tinggalkan komentar

Sedang Tren