Ĵakarta, Sketsakin.com- Ada sebuah kalimat yang jika dibaca dengan telinga politik, ia terdengar biasa. Namun jika dibaca dengan telinga sastra, ia terdengar seperti sebuah doa yang terbalik.

Kalimat itu diucapkan oleh Dedy Nur Palakka, kader Partai Solidaritas Indonesia, pada Selasa, 3 November 2026, setelah Partai Demokrat gencar bersuara tentang Putusan Mahkamah Agung soal Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Katanya, pendek saja, tapi tajam seperti pisau yang diasah di atas batu:

“Bagus juga kalau Demokrat nasibnya seperti PPP yang akhirnya tersingkir dari Parlemen.”

“Mari kita lihat bagaimana pemilu 2029 memainkan perang strategisnya. Ingat, rakyat bukan hanya monitor tapi mereka mencatat.”

Perhatikan. Ia tidak berkata: semoga Demokrat kalah. Ia berkata: bagus juga kalau Demokrat tersingkir. Kata “bagus” di sini bukan pujian. Ia adalah ironi. Ia adalah senyum yang disimpan di balik gigi.

Ia menyamakan Demokrat dengan PPP — Partai Persatuan Pembangunan, partai tua yang pada Pemilu 2024 akhirnya tersingkir dari Senayan karena tidak mencapai ambang batas parlemen 4 persen. PPP, yang dulu pernah menjadi raksasa, kini hanya menjadi kenangan di museum politik.

Dedy ingin Demokrat mengalami nasib yang sama. Dihapus dari daftar. Dikeluarkan dari ruang rapat. Dijadikan cerita masa lalu.

Mengapa ia berkata begitu?

Karena Demokrat — melalui Wasekjen-nya, Jansen Sitindaon — telah berkata sesuatu yang membuat PSI tersentak: bahwa pasca Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Suket Penyetaraan Pendidikan SLTA Gibran Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, bahkan diperintahkan untuk dimusnahkan, maka Gibran secara hukum sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Pilihannya tinggal dua: mundur secara terhormat, atau dimundurkan oleh DPR-MPR melalui Pasal 7A UUD 1945.

Itu adalah kalimat yang berat. Kalimat yang jika diucapkan di Senayan, ia akan bergema sampai ke Istana.

Dan PSI, sebagai partai yang kini menjadi penyokong utama Gibran, tidak bisa diam. Ia harus membalas.

Maka Dedy membalas bukan dengan argumen hukum. Ia membalas dengan doa.

Doa agar Demokrat tersingkir.

Lalu datanglah balasan itu.

Balasan itu datang dari Cipta Panca Laksana, politikus Partai Demokrat. Dan balasannya tidak kalah sastra. Ia tidak membalas dengan pasal. Ia membalas dengan cermin.

Katanya:

“Kader partai nga pernah lolos parlemen mendoakan partai yang dari awal muncul sudah bisa masuk parlemen agar nga lolos parlemen? Ini kocak.”

Bacalah kalimat itu perlahan. Ada ironi yang bertumpuk di dalamnya.

Yang mendoakan adalah partai yang belum pernah lolos parlemen. PSI, sejak lahir pada 2014, belum pernah sekalipun menembus ambang batas 4 persen. Pada 2019, ia hanya dapat 1,89 persen. Pada 2024, ia hanya dapat 2,8 persen. Ia selalu berada di luar pagar Senayan, mengetuk-ngetuk pintu, tapi pintu itu tidak pernah dibuka.

Yang didoakan adalah partai yang sejak awal muncul sudah bisa masuk parlemen. Demokrat, lahir 2001, langsung masuk parlemen pada 2004 dengan 7,45 persen, lalu menjadi partai pemenang pada 2009 dengan 20,85 persen, lalu tetap bertahan di Senayan hingga hari ini. Ia adalah partai yang tidak pernah absen dari ruang sidang.

Maka Cipta bertanya, dengan tawa yang getir: bagaimana mungkin yang belum pernah masuk, mendoakan yang sudah lama di dalam agar keluar?

Itu seperti seseorang yang belum pernah naik kapal, mendoakan kapal itu tenggelam.

Lalu Cipta melanjutkan, dengan bahasa yang lebih kasar, lebih jalanan, lebih jujur, seperti bahasa yang dipakai di warung kopi:

“Ampun guru! Mending loe @DedynurPalakka sama nabi loe Jokowi usaha masuk parlemen dulu aja deh. Nga ada parcok emang PSI bisa apa?”

Kata “nabi loe Jokowi” di sini bukan sekadar ejekan. Ia adalah penanda zaman. Karena semua orang tahu, PSI kini identik dengan Presiden ke-7, Joko Widodo. Jokowi adalah ayah dari Gibran. Jokowi adalah tokoh yang membuat PSI kini melesat dalam survei — dari partai kecil menjadi partai yang disebut-sebut mencapai 4,3 persen, sedikit mengungguli Demokrat yang 4,1 persen dalam survei terbaru. Itu yang membuat Demokrat pusing, dan PSI percaya diri.

Cipta menyebut Jokowi sebagai “nabi” — bukan karena ia menganggap Jokowi suci, tapi karena ia melihat PSI memperlakukan Jokowi seperti nabi: diikuti, ditaati, dibela mati-matian.

Dan kata “parcok” — partai coklat — adalah kata yang kini beredar di media sosial untuk menyebut partai yang diduga dekat dengan kekuasaan, dengan aparat, dengan bayang-bayang kekuasaan yang tidak terlihat. Cipta berkata: tanpa parcok, tanpa bayang-bayang itu, PSI bisa apa?

Itulah yang membuat balasan ini menohok. Ia tidak membalas doa dengan doa. Ia membalas doa dengan pertanyaan tentang keberadaan.

Dan di balik perang kata-kata ini, ada sesuatu yang lebih besar.

Di balik Dedy dan Cipta, ada Benny K. Harman, elite Demokrat, yang berkata dengan nada yang lebih serius: dalam Amar Putusan MA yang beredar luas di media sosial disebutkan bahwa Suket Penyetaraan Pendidikan SLTA Wapres Tidak Sah dan Batal Demi Hukum.

Di balik itu semua, ada Bestari Barus, Ketua DPP PSI, yang menuding Demokrat kebelet mendorong AHY menjadi Wapres. “Jangan buru-buru pengin jadi wapres,” katanya.

Di balik itu semua, ada Jansen Sitindaon yang dituding, dan Andi Arief yang membela: bahwa AHY memang selalu siap jika dipanggil membela negara, namun Demokrat memilih jalan terhormat melalui kompetisi Pemilu yang sehat setelah masa jabatan Presiden Prabowo usai.

Jadi, perang ini bukan hanya perang antara Dedy dan Cipta. Ini adalah perang antara dua cara memandang hukum.

Demokrat memandang Putusan MA sebagai putusan yang harus dibaca sebagai kenyataan hukum: jika Suket tidak sah, maka syarat menjadi Wapres gugur.

PSI memandang Putusan MA sebagai putusan yang belum resmi, belum ada salinannya yang utuh, belum bisa disikapi secara terbuka, dan karena itu tidak boleh dijadikan dasar untuk membuat huru-hara.

Dua cara pandang itu bertemu di satu titik: di media sosial X, di mana Dedy dan Cipta saling membalas dengan bahasa yang tidak lagi memakai bahasa hukum, tapi bahasa jalanan.

Dan di situlah sastawi bekerja: ia tidak memilih siapa yang benar. Ia hanya mencatat bahwa pada November 2026 ini, politik Indonesia telah berubah menjadi panggung di mana yang belum pernah masuk parlemen mendoakan yang sudah lama di dalam agar tersingkir, dan yang sudah lama di dalam menertawakan yang belum pernah masuk karena mendoakan sesuatu yang ia sendiri belum pernah rasakan.

Doa yang terbalik itu, pada akhirnya, adalah cermin bagi kita semua:

Rakyat bukan hanya monitor, kata Dedy. Rakyat mencatat.

Dan rakyat, dalam diamnya, juga mencatat siapa yang berdoa, siapa yang menertawakan, dan siapa yang benar-benar membaca Putusan MA itu sampai habis.

Karena pada 2029 nanti, kata Dedy, pemilu akan memainkan perang strategisnya. Dan pada saat itu, bukan lagi Dedy yang berdoa, bukan lagi Cipta yang menertawakan, tetapi rakyat yang akan menjawab: siapa yang layak masuk, dan siapa yang layak tersingkir.