Jakarta, Sketsakini.com- Pagi itu Senayan membuka kembali pintunya. Masa persidangan yang baru dimulai. Suasana di dalam gedung parlemen berjalan seperti biasa. Tetapi di antara kesibukan itu ada sebuah laporan yang sampai ke meja pimpinan.

Ketua DPR Puan Maharani membenarkannya dengan suara yang tenang. Ya. Laporan itu sudah diterima. Sebuah usulan tentang Hak Menyatakan Pendapat. Sebuah usulan yang berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia tidak langsung memutuskan apa pun. Ia hanya berkata laporan itu akan ditindaklanjuti. Setelah pembukaan masa sidang. Setelah dibahas bagaimana mekanismenya. Setelah diketahui siapa yang menanganinya. Setelah didengarkan masukan dari fraksi dan komisi.

Semuanya harus mengikuti mekanisme. Semuanya harus mengikuti konstitusi. Sebuah kalimat yang sederhana. Tetapi kalimat itu seperti sebuah jeda yang menenangkan di tengah suara yang mulai ramai.

Usulan itu datang dari sebuah pengumpulan tanda tangan yang berjalan pelan. Sejak Senin malam. Lalu bertambah pada hari Selasa. Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut jumlahnya telah lebih dari 25 orang. Ia menyebut dukungan itu datang dari hampir semua fraksi. Tetapi ia juga berkata dukungan itu masih bersifat pribadi. Bukan keputusan resmi sebuah fraksi.

Dalam sebuah foto yang ia bagikan, terlihat sebuah dokumen berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat. Namanya berada di urutan pertama. Di kemudian hari ia menyebut angka yang lebih besar. Sekitar 50 orang. Angka itu masih berupa klaim. Angka itu masih terus bertambah menurutnya. Tetapi angka yang paling penting pada hari itu adalah angka 25. Karena 25 adalah syarat paling sedikit untuk sebuah usulan Hak Menyatakan Pendapat. Dan syarat itu menurut klaim Mardani telah terlampaui.

Namun sebuah tanda tangan bukanlah sebuah keputusan. Sebuah laporan yang diterima bukanlah sebuah persetujuan. Untuk menjadi sikap resmi DPR, sebuah usulan harus dibahas dan disetujui dalam rapat paripurna. Rapat itu harus dihadiri oleh sedikitnya dua pertiga anggota. Dan rapat paripurna pada hari Selasa itu berakhir tanpa membahas pemakzulan. Rapat itu hanya berisi pidato pembukaan. Polemik ijazah Gibran bahkan tidak tercantum dalam daftar isu pengawasan yang dibacakan.

Di luar ruang sidang, sikap fraksi-fraksi masih berjalan dengan caranya masing-masing. Fraksi PKB sedang mempertimbangkan dan memfinalisasi. Fraksi Gerindra masih menunggu arahan pimpinan. Fraksi itu akan menggelar rapat internal setelah rapat paripurna. PDIP belum mengambil langkah formal. Semua pihak masih menahan diri. Semua pihak masih mendengarkan.

Di balik semua itu ada dua putusan yang menjadi pangkal persoalan. Pada 6 Oktober 2026 Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan tamat SMA. Tetapi Mahkamah Konstitusi menolak untuk mendiskualifikasikannya. Pada 30 Oktober 2026 Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Dua putusan itu tidak otomatis memberhentikan seorang wakil presiden. Pemberhentian hanya bisa ditempuh melalui Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat DPR harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu diputuskan oleh MPR. Sebuah jalan yang panjang. Sebuah jalan yang tidak bisa dilalui dengan tergesa-gesa.

Gibran sendiri sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum. Ia tetap bekerja. Ia akan menindaklanjuti catatan mengenai dokumen pendidikannya. Puan pun menegaskan hal yang sama dengan lembut. Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden. Jangan berandai-andai. Jangan berspekulasi tentang sesuatu yang belum terjadi. Jangan membuat keresahan di tengah masyarakat.

Hari ini baru pembukaan masa sidang. Surat-surat yang masuk baru dalam tahap pemeriksaan administrasi. Pimpinan akan mendengarkan masukan dari fraksi dan komisi. Begitu kata Puan. Sebuah proses yang berjalan perlahan. Sebuah proses yang tidak berteriak.

Dan mungkin justru di situlah letak kelembutannya. Sebuah negeri tidak selalu harus menjawab sebuah pertanyaan besar dengan suara yang besar. Kadang sebuah pertanyaan besar dijawab dengan sebuah meja. Sebuah dokumen. Sebuah mekanisme. Sebuah jeda yang memberi waktu bagi semua pihak untuk berpikir dengan jernih.

Tanda tangan-tangan itu telah terkumpul. Laporan itu telah diterima. Tetapi keputusan itu belum diambil. Dan di antara tanda tangan dan keputusan itu ada sebuah ruang yang tenang. Ruang itu bernama konstitusi.

Di ruang itu, semua pihak diminta untuk menunggu dengan sabar. Menunggu tanpa menebak-nebak. Menunggu tanpa menakut-nakuti. Menunggu sampai sebuah proses berjalan sebagaimana mestinya. Dengan tertib. Dengan tenang. Dengan hormat kepada hukum yang menjadi pijakan bersama.