Jakarta, Sketsakini.com- Senin, siang itu Jakarta tidak sedang hujan. Jalan Kebon Sirih berjalan seperti biasa. Kendaraan melintas. Orang berjalan dengan urusannya masing-masing. Lalu pada pukul 14.12 sebuah suara lain datang dari kejauhan. Suara itu tidak datang dengan diam-diam. Ia datang dengan berjalan kaki. Ia datang dengan sebuah mobil komando. Ia datang dengan spanduk-spanduk yang diangkat tinggi ke udara.

Puluhan orang berhenti di depan Istana Wakil Presiden. Mereka menamakan diri mereka Aliansi Rakyat Menggugat. Nama itu berat. Nama itu seperti sebuah gugatan yang ditulis bukan di atas kertas tetapi di atas jalan. Mereka tidak datang untuk sekadar lewat. Mereka datang untuk meminta seorang wakil presiden keluar dari istananya.

“Gibran Wapres sudah diputus tidak punya ijazah, tidak sah ijazahnya oleh MA. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari Istana Wapres.”

Suara orator itu keluar dari pengeras suara dan memantul ke dinding-dinding gedung. Kalimat itu diucapkan dengan nada memohon. Tetapi di balik nada memohon itu ada sebuah tuntutan yang tidak bisa ditawar. Keluar. Mundur. Atau menghadapi pemakzulan.

Tuntutan itu tidak lahir dari udara yang kosong. Ia lahir dari dua putusan yang dibaca oleh massa dengan caranya sendiri. Yang pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026. Menurut laporan yang mengutip putusan itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan SMA. Tetapi Mahkamah Konstitusi juga menolak untuk mendiskualifikasikannya. Sebuah putusan yang memiliki dua sisi. Sebuah putusan yang menolak sebuah permohonan tetapi meninggalkan sebuah pertanyaan yang tidak selesai.

Yang kedua adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Putusan itu membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Bagi massa, putusan itu adalah sebuah jawaban. Bagi mereka, sebuah surat keterangan yang dibatalkan berarti sebuah syarat yang runtuh. Bagi mereka, sebuah syarat yang runtuh berarti sebuah jabatan yang kehilangan pijakannya.

Tetapi hukum tidak selalu berbicara dengan bahasa yang sama dengan bahasa jalanan. Sebuah surat keterangan yang dibatalkan belum tentu sama dengan sebuah vonis bahwa seseorang tidak pernah bersekolah. Sebuah putusan yang menolak diskualifikasi belum tentu sama dengan sebuah putusan yang membenarkan semua dokumen. Di antara dua putusan itu ada sebuah ruang yang luas. Ruang itu bernama penafsiran. Dan di dalam ruang itulah massa dan istana berdiri pada hari itu. Berhadapan. Tetapi tidak bertemu.

“Kalau kalian punya malu, kalau kalian punya muka, segera keluar dari Istana Wapres karena ini tuntutan rakyat, milik rakyat.”

Kalimat kedua itu lebih tajam daripada kalimat pertama. Ia tidak lagi berbicara tentang ijazah. Ia berbicara tentang malu. Ia berbicara tentang muka. Ia berbicara tentang sebuah istana yang disebut milik rakyat. Sebuah istana yang menurut massa seharusnya tidak boleh didiami oleh seseorang yang dokumennya sedang dipersoalkan.

Di dalam kompleks istana, suasana berjalan dengan cara yang berbeda. Tidak ada teriakan. Tidak ada spanduk. Hanya ada sebuah tawaran yang disampaikan dengan tenang. Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar keluar dari gedung. Ia berjalan menuju gerbang dengan dikawal oleh aparat kepolisian dan staf Sekretariat Wakil Presiden. Ia berhenti di dekat massa selama sekitar sepuluh menit. Ia menawarkan sesuatu yang dalam banyak aksi lain sering menjadi jalan keluar. Ia menawarkan agar perwakilan massa masuk ke dalam kompleks. Ia menawarkan sebuah tempat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gibran.

Menurut keterangan Istana Wakil Presiden, Gibran sendiri telah mengarahkan agar gerbang dibuka. Ia telah menyiapkan sebuah tempat. Ia menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Ia menjunjung prinsip demokrasi. Ia bahkan tidak menambah pengamanan meskipun ada demonstrasi di depan kantornya. Sebuah sikap yang tenang. Sebuah sikap yang ingin menunjukkan bahwa istana tidak takut pada suara rakyat.

Tetapi massa menolak tawaran itu.

Mereka tidak menolak dengan diam. Mereka menolak dengan pengeras suara. Mereka berkata mereka tidak mau menerima seorang perwakilan. Mereka tidak mau masuk hanya sebagai beberapa orang. Mereka ingin Gibran sendiri yang keluar dan menemui mereka di depan gerbang. Mereka bahkan meminta agar seluruh massa dan mobil komando diizinkan masuk bersama-sama. Sebuah permintaan yang hampir mustahil dipenuhi oleh sebuah protokol istana. Sebuah permintaan yang menunjukkan bahwa yang mereka cari bukan sekadar sebuah pertemuan. Yang mereka cari adalah sebuah momen. Sebuah momen ketika seorang wakil presiden berdiri di hadapan mereka di jalan. Sebuah momen yang dapat dilihat oleh semua orang. Sebuah momen yang tidak dapat disembunyikan di dalam sebuah ruangan.

Al Muktabar berdiri di sana selama sepuluh menit. Sepuluh menit adalah waktu yang pendek untuk sebuah dialog. Tetapi sepuluh menit adalah waktu yang cukup panjang untuk sebuah penolakan. Ia berbicara. Massa menjawab dengan orasi. Ia menawarkan sebuah pintu yang terbuka. Massa menjawab dengan meminta pintu yang lain. Sebuah pintu yang lebih besar. Sebuah pintu yang tidak hanya terbuka untuk perwakilan tetapi terbuka untuk semua orang dan sebuah mobil komando.

Di belakang Al Muktabar ada sejumlah anggota Pasukan Pengamanan Presiden yang berjaga di pintu gerbang. Di sekeliling massa ada 73 personel dari Polres Metro Jakarta Pusat yang mengawal aksi itu. Tetapi tidak ada bentrokan yang dilaporkan. Tidak ada lemparan. Tidak ada gas air mata. Hanya ada dua pihak yang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Satu pihak berbicara dengan bahasa undangan. Satu pihak berbicara dengan bahasa tuntutan. Dan di antara dua bahasa itu ada sebuah gerbang yang terbuka tetapi tidak dimasuki.

Aksi itu berakhir pada pukul 16.55. Massa membubarkan diri dengan mobil komando yang sama yang membawa mereka datang. Mereka pergi seperti mereka datang. Dengan suara. Dengan spanduk. Dengan sebuah tuntutan yang belum terjawab pada hari itu.

Tetapi cerita ini tidak berhenti di Jalan Kebon Sirih. Cerita ini berjalan ke sebuah gedung yang lebih besar. Gedung DPR. Di sana Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah menyatakan bahwa DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung mengenai ketidakabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran setelah masa reses berakhir. Masa reses itu dijadwalkan berakhir pada Selasa 10 November 2026. Pembahasan sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara fraksi-fraksi. Belum ada pembahasan resmi di dalam rapat pimpinan melalui musyawarah lintas fraksi. Tetapi Dasco mengakui bahwa ia telah menerima banyak usulan dari fraksi-fraksi mengenai persoalan itu.

Sebuah kalimat yang sederhana tetapi berat. DPR akan menindaklanjuti. Kata menindaklanjuti itu tidak menjelaskan bagaimana. Ia tidak menjelaskan kapan. Ia tidak menjelaskan dengan mekanisme apa. Tetapi kata itu cukup untuk membuat massa merasa bahwa tuntutan mereka tidak berhenti di gerbang istana. Kata itu cukup untuk membuat persoalan ini berpindah dari jalanan ke ruang sidang. Dari suara orator ke suara fraksi. Dari spanduk ke dokumen.

Hingga Senin sore itu, Gibran belum menanggapi putusan Mahkamah Agung maupun aksi di depan kantornya secara langsung. Ia sebelumnya pernah menegaskan bahwa dirinya lulus SMA. Sebuah penegasan yang pendek. Sebuah penegasan yang kini harus berhadapan dengan dua putusan yang dibaca dengan cara yang berbeda oleh banyak pihak.

Inilah yang membuat siang itu terasa begitu ganjil. Sebuah gerbang dibuka tetapi tidak dimasuki. Sebuah undangan disampaikan tetapi ditolak. Sebuah istana yang ingin berdialog tetapi tidak didatangi. Sebuah massa yang ingin didengar tetapi tidak mau masuk ke dalam ruangan tempat suara biasanya didengar.

Mungkin karena bagi massa, masuk ke dalam istana berarti menerima aturan istana. Berbicara di dalam ruangan berarti berbicara dengan suara yang pelan. Berdialog dengan perwakilan berarti kehilangan kekuatan sebuah kerumunan. Mereka ingin Gibran keluar. Bukan karena mereka tidak percaya pada dialog. Tetapi karena mereka percaya bahwa kebenaran harus dilihat di tempat terbuka. Di jalan. Di depan gerbang. Di hadapan semua orang.

Dan mungkin karena bagi istana, keluar ke jalan berarti menerima aturan jalanan. Berbicara di depan mobil komando berarti berbicara dengan pengeras suara. Berdialog di depan kerumunan berarti kehilangan ketenangan sebuah ruangan. Istana ingin massa masuk. Bukan karena istana takut pada jalanan. Tetapi karena istana percaya bahwa aspirasi harus disampaikan dengan tertib. Di dalam sebuah tempat yang telah disiapkan. Dengan cara yang dapat dicatat dan ditindaklanjuti.

Dua kepercayaan itu bertemu di sebuah gerbang pada pukul 14.12 dan berpisah pada pukul 16.55. Gerbang itu tetap berdiri. Pintunya tetap terbuka untuk sementara waktu. Tetapi tidak ada seorang pun yang melintasinya dari arah yang diharapkan oleh pihak lain.

Yang tersisa setelah massa pergi adalah sebuah pertanyaan yang tidak ikut pergi bersama mobil komando. Pertanyaan itu kini menunggu di DPR. Ia menunggu masa reses berakhir. Ia menunggu fraksi-fraksi berbicara secara resmi. Ia menunggu apakah sebuah putusan tentang sebuah surat keterangan akan menjadi sebuah proses pemakzulan atau hanya menjadi sebuah catatan di dalam sebuah rapat.

Dan di Jalan Kebon Sirih, setelah suara orator menghilang, jalan itu kembali menjadi jalan yang biasa. Kendaraan kembali melintas. Orang kembali berjalan dengan urusannya masing-masing. Tetapi di dalam istana, sebuah kursi tetap diduduki oleh seorang wakil presiden yang dokumennya sedang dipersoalkan. Dan di luar istana, sebuah tuntutan tetap hidup di dalam ingatan puluhan orang yang pernah berdiri di depan gerbang itu dan meminta dengan sangat agar ia keluar.

Sebuah gerbang yang dibuka tetapi tidak dimasuki adalah sebuah metafora yang sempurna untuk persoalan ini. Semua pihak mengaku membuka pintu. Semua pihak mengaku menghormati dialog. Tetapi tidak ada pihak yang mau melangkah lebih dulu ke dalam ruang milik pihak lain. Dan selama tidak ada yang melangkah, persoalan ini akan tetap berdiri di tempatnya. Di antara jalan dan istana. Di antara orasi dan dokumen. Di antara sebuah putusan dan sebuah penafsiran.

Dasar tulisan ini adalah laporan tentang aksi Aliansi Rakyat Menggugat di depan Istana Wakil Presiden pada Senin 9 November 2026 mulai pukul 14.12 dan berakhir sekitar pukul 16.55, tuntutan massa yang mendasarkan diri pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tentang surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran, penolakan massa atas tawaran dialog dari Plt Seswapres Al Muktabar, serta pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bahwa DPR akan menindaklanjuti putusan itu setelah masa reses berakhir pada 10 November 2026.