Jakarta, Sketsakini.com- Ada sebuah ruangan yang tidak pernah tidur. Di dalamnya tidak ada jendela yang terbuka. Hanya layar yang menyala. Hanya server yang berdengung pelan. Hanya suara-suara yang masuk tanpa pernah diminta untuk masuk.

Ruangan itu bernama Monitoring Center. Dan di atas ruangan itu ada sebuah nama yang lama dikenal sebagai penjaganya. Nama itu adalah Slamet Uliandi.

Ia bukan nama yang baru. Ia pernah memimpin Bagian Monitoring di Bareskrim selama sembilan tahun. Dari tahun 2010 sampai tahun 2019 ia belajar membaca peta suara. Ia belajar di mana sebuah percakapan dimulai dan di mana sebuah percakapan harus berhenti. Setelah masa itu berakhir, pengaruhnya tidak ikut berakhir. Menurut penyidik, ia tetap menjadi Dewan Pembina di ruangan itu. Sebuah jabatan yang tidak selalu tertulis di papan nama tetapi terasa dalam setiap keputusan.

Pada Kamis malam 5 November 2026, nama itu kembali dibacakan di depan kamera. Bukan sebagai saksi. Bukan sebagai narasumber. Tetapi sebagai tersangka keempat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.

Brigjen Suhermanto yang membacakan kabar itu. Ia adalah Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kalimatnya pendek dan dingin. Penyidik telah menggelar perkara. Penyidik telah menyimpulkan adanya unsur perbuatan melawan hukum. Status Slamet Uliandi dinaikkan dari saksi menjadi tersangka.

Tetapi kalimat yang paling berat bukan kalimat tentang status. Kalimat yang paling berat adalah kalimat tentang izin.

Menurut Suhermanto, dua orang yang memimpin bagian pemantauan harus meminta izin kepada Slamet sebelum melakukan penyadapan. Dua orang itu adalah Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Keduanya kini juga berstatus tersangka. Tanpa izin dari Slamet, menurut konstruksi penyidik, sebuah operasi penyadapan tidak dapat berjalan. Ia adalah simpulnya. Ia adalah kunci yang harus diputar sebelum sebuah pintu dibuka.

Bayangkan sebuah mesin besar bernama Lawful Interception Management System. Nama itu terdengar resmi dan sah. LIMS. Sebuah sistem yang seharusnya hanya bekerja atas dasar hukum. Tetapi menurut penyidik, mesin itu diduga bekerja tanpa surat permohonan dari penyidik dan tanpa laporan polisi. Ia bekerja dalam rentang waktu 2025 sampai 2026. Ia diduga menyasar nomor telepon Presiden dan sejumlah tokoh lain. Para menteri. Tokoh politik. Pimpinan media. Aktivis. Pengusaha. Suara-suara itu masuk ke dalam sistem seperti air yang masuk ke dalam sebuah waduk yang tidak pernah ditanya siapa yang membukakan pintunya.

Dan di sinilah peran Slamet menjadi strategis. Ia bukan orang yang menekan tombol pertama. Ia adalah orang yang diduga memberi lampu hijau sebelum tombol itu ditekan. Ia adalah orang yang berdiri di antara perintah dan pelaksanaan. Di antara niat dan rekaman.

Lalu datanglah babak kedua yang lebih sunyi. Pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta disebut meminta izin kepada Slamet untuk menghapus seluruh berkas hasil penyadapan. Izin itu diduga diberikan. Kata yang dipakai penyidik adalah meng-ACC. Sebuah kata yang pendek. Sebuah kata yang biasa dipakai untuk menyetujui sebuah dokumen. Tetapi dalam cerita ini kata itu dipakai untuk menyetujui penghapusan jejak.

“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” kata Suhermanto.

Sebuah persetujuan untuk menghapus. Sebuah persetujuan untuk membuat suara-suara itu tidak lagi dapat didengar. Sebuah persetujuan untuk membuat sebuah ruangan yang penuh menjadi kosong kembali. Dan justru dari kekosongan itulah penyidik mulai membaca cerita yang sebenarnya.

Inilah ironi yang membuat kisah ini terasa seperti sebuah novel yang ditulis dengan tangan yang gemetar. Slamet Uliandi adalah perwira kelahiran Jakarta pada 15 Juli 1971. Ia lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Tubuhnya tinggi dan besar. Di lingkungan kepolisian ia disapa Kapten Jack. Bukan karena ia seorang bajak laut. Tetapi karena posturnya yang menjulang di atas rata-rata.

Nama Kapten Jack melambung pada pertengahan tahun 2022. Saat itu ia dipercaya memimpin penjemputan paksa terhadap Irjen Ferdy Sambo. Sambo adalah Kadiv Propam yang terseret kasus pembunuhan Brigadir J. Penjemputan itu berakhir di Mako Brimob. Pada masa itu Kapten Jack berdiri di sisi hukum yang sedang menegakkan dirinya sendiri. Ia adalah tangan yang menjemput seorang jenderal yang jatuh.

Empat tahun kemudian tangan yang sama diduga menjadi tangan yang membuka pintu bagi sebuah operasi yang gelap. Tangan yang dulu menjemput seorang tersangka kini diduga menjadi bagian dari sebuah perkara yang juga dipenuhi tersangka. Sejarah kadang tidak menulis dengan garis lurus. Ia menulis dengan lingkaran yang kembali ke titik yang sama tetapi dengan arah yang berlawanan.

Perjalanan jabatan Slamet juga panjang. Ia pernah menjadi Kepala Bagian Monitoring pada tahun 2011. Ia pernah menjadi Kepala Biro Pembinaan Operasional Bareskrim pada tahun 2019. Ia pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Siber pada tahun 2020. Ia pernah menjadi Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Di bidang siber ia menangani perkara-perkara yang berprofil tinggi. Pada 2 Oktober 2026 ia dimutasi sebagai perwira tinggi Bareskrim dalam penugasan luar struktur. Mutasi itu kini dibaca sebagai awal dari sebuah badai yang sudah lama berkumpul di langit.

Pada tahun 2023 ia pernah membantah bahwa Polri menggunakan alat penyadap jenis Pegasus. Ia mengatakan Polri tidak pernah mendatangkan alat itu. Kini namanya disebut dalam sebuah perkara tentang penyadapan yang diduga menggunakan sistem lain. Sebuah sistem yang resmi tetapi diduga dijalankan dengan cara yang tidak resmi.

Empat nama kini berdiri dalam satu barisan perkara. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Irjen Slamet Uliandi. Irjen Ahrie Sonta Nasution. Irjen Eko Hadi Santoso. Tiga di antara mereka telah ditahan di Mako Brimob. Slamet belum ditahan. Bukan karena ia dibebaskan. Tetapi karena tubuhnya sedang sakit pascastroke. Hukum menunggu di luar kamar perawatan. Ia tidak pergi. Ia hanya menahan langkahnya.

Slamet dijerat dengan pasal berlapis. Pasal 332 ayat 1 dan ayat 2 tentang akses ilegal dengan ancaman enam tahun penjara. Pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman sepuluh tahun penjara. Serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang penghapusan informasi elektronik. Pasal-pasal itu adalah bahasa hukum untuk tiga hal yang sederhana. Masuk tanpa hak. Mendengarkan tanpa hak. Menghapus untuk menutupi.

Tetapi sastra harus menjaga satu batas yang penting. Penetapan tersangka bukan vonis. Ia adalah sebuah pintu yang dibuka oleh penyidik. Pembuktian masih harus berjalan di pengadilan. Semua yang ditulis di atas adalah dugaan menurut penyidik. Semua nama yang disebut masih memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Hukum belum selesai berbicara. Ia baru mulai membuka mulutnya.

Yang paling menyedihkan dari kisah ini bukan jumlah bintang di pundak. Yang paling menyedihkan adalah sebuah pertanyaan yang sederhana. Bagaimana mungkin sebuah ruangan yang dibuat untuk mendengarkan kejahatan diduga berubah menjadi ruangan yang mendengarkan negara itu sendiri? Bagaimana mungkin sebuah sistem yang dibuat untuk menjaga hukum diduga dipakai untuk melumpuhkan kekuasaan yang sah? Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra bahkan menyebut penyelidikan mulai mengarah pada indikasi makar. Sebuah kata yang berat. Sebuah kata yang tidak boleh diucapkan dengan sembarangan.

Kapten Jack pernah menjadi simbol ketegasan. Ia pernah menjadi tangan yang menjemput seorang jenderal yang jatuh dari ketinggian. Kini ia menjadi nama keempat dalam sebuah daftar yang tidak pernah dibayangkan akan memuat namanya. Tubuhnya yang besar itu kini terbaring dalam perawatan. Ruangan yang dulu ia bina kini menjadi ruangan yang diperiksa.

Dan di luar ruangan itu ada sebuah negara yang sedang belajar mendengarkan dirinya sendiri. Ia belajar bahwa suara yang paling berbahaya bukan suara yang berteriak di jalan. Suara yang paling berbahaya adalah suara yang direkam dalam diam dan dihapus dalam diam pula. Suara yang tidak pernah tahu bahwa ia sedang didengarkan.

Kisah ini belum selesai. Ia masih menunggu pengadilan. Ia masih menunggu bukti yang diuji. Ia masih menunggu apakah sebuah izin yang diduga diberikan akan terbukti sebagai sebuah kejahatan atau hanya sebagai sebuah kesalahpahaman yang besar. Tetapi satu hal sudah jelas. Sebuah ruangan yang mendengarkan dalam gelap kini telah diterangi oleh lampu penyidikan. Dan lampu itu tidak akan padam sebelum semua suara yang pernah masuk ke dalamnya menemukan tempatnya yang benar.

Dasar tulisan ini adalah keterangan penyidik Bareskrim Polri pada 5 November 2026 tentang penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat, perannya sebagai Dewan Pembina Monitoring Center dan pemberi izin penyadapan serta penghapusan berkas, rekam jejaknya sebagai Kabag Monitoring 2010 sampai 2019 dan penjemput Ferdy Sambo pada 2022, serta statusnya yang belum ditahan karena sakit pascastroke.