Jakarta, Sketsakini.com- Pada 30 Oktober 2026, sebuah palu diketok di Mahkamah Agung. Putusannya bernomor 742 K/TUN/2026. Kasasi yang diajukan Subhan Palal dikabulkan. Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Surat itu juga diperintahkan untuk dimusnahkan dari tangan siapa pun yang menguasainya. e1bfaf68

Selembar surat yang dulu menjadi syarat pendaftaran kini tidak lagi punya kekuatan. Ia menjadi kertas yang dibatalkan oleh hukum. Dan dari kertas yang dibatalkan itu lahir sebuah pertanyaan yang lebih besar dari kertas itu sendiri. Apakah kursi yang diduduki dengan syarat itu masih sah untuk terus diduduki?

Syarifuddin Sudding menjawab pertanyaan itu dengan satu kata yang lembut tetapi berat: legawa.

Sudding adalah Ketua Fraksi PAN di MPR dan anggota Komisi III DPR. Pada Sabtu 7 November 2026 ia berbicara di Jakarta. Ia menyarankan Gibran mundur secara sukarela. Mundur bukan sebagai kekalahan. Mundur sebagai penghormatan kepada putusan pengadilan. Mundur sebagai cara menjaga kepercayaan masyarakat kepada hukum dan kepada lembaga negara. af68e1bf

“Dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat. Sebagai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung, kalau yang bersangkutan tidak mundur, harus ada eksekusi lewat jalur politik,” kata Sudding. e1bf

Kalimat itu tidak berteriak. Ia menata jalan. Jalan pertama adalah jalan yang paling tenang. Jalan itu bernama pengunduran diri. Jalan kedua adalah jalan yang paling panjang. Jalan itu bernama konstitusi.

Sudding menyebut Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Dua pasal itu mengatur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di tengah masa jabatan. Prosesnya tidak dimulai dari amarah. Ia dimulai dari DPR yang menyatakan pendapat. Pendapat itu lalu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Dan bila pendapat itu dinyatakan benar, MPR yang memutuskan dalam sidang paripurna. e1bfaf68

“Kalau dia tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap melalui hak menyatakan pendapat, dengan dasar putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial,” ujar Sudding. e1bf

Hak Menyatakan Pendapat itu bukan hak untuk mencopot dengan sewenang-wenang. Ia adalah hak untuk bersikap dengan cara yang diatur. Ia harus disetujui oleh dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota. Mahkamah Konstitusi lalu punya waktu 90 hari untuk memeriksa dan memutus. MPR punya waktu 30 hari setelah menerima usulan untuk mengambil keputusan akhir. 4370

Di luar ruang sidang dan ruang parlemen, ada sebuah gambar yang lebih sunyi. Di Sukabumi, Wakil Ketua DPRD Kota dari Fraksi PDI Perjuangan, Rojab Asyari, menurunkan pigura foto resmi Wapres Gibran dari dinding ruang kerjanya. Tidak ada pidato panjang. Hanya sebuah bingkai yang dilepas dari paku. Sebuah gambar yang turun sebelum sebuah keputusan turun. e1bf

Gambar itu mengingatkan kita pada sesuatu yang sering dilupakan dalam perdebatan tata negara. Sebuah jabatan bukan hanya kursi. Ia adalah kepercayaan yang digantung di dinding. Dan kepercayaan itu dapat diturunkan lebih cepat dari putusan yang dibacakan.

Namun sastra harus menjaga satu hal yang penting. Putusan Mahkamah Agung itu membatalkan sebuah surat keterangan. Ia tidak otomatis mencopot seorang wakil presiden. Pencopotan itu hanya dapat terjadi lewat jalan konstitusional yang panjang dan ketat. Jalan itu melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi dan MPR. Ia tidak dapat ditempuh oleh satu orang dan tidak dapat ditempuh oleh satu putusan saja. f7a1

Karena itu saran Sudding menjadi menarik. Ia tidak meminta pencopotan yang tergesa-gesa. Ia meminta sebuah sikap yang legawa. Sikap itu akan mengakhiri polemik tanpa harus melewati seluruh jalan yang panjang itu. Ia akan menjadi pelajaran tentang etika bernegara. Tentang cara seorang pejabat menghormati putusan hukum, bahkan ketika putusan itu terasa pahit.

Tetapi legawa juga bukan kewajiban hukum. Ia adalah pilihan moral dan politik. Bila pilihan itu tidak diambil, maka negara harus menempuh jalan yang lebih keras. Jalan itu bernama Hak Menyatakan Pendapat. Jalan itu akan menguji apakah sebuah surat yang batal dapat membuat sebuah jabatan menjadi batal pula.

Sampai jalan itu ditempuh atau tidak ditempuh, yang paling jujur adalah menulis seperti ini. Sebuah surat telah dibatalkan. Sebuah saran telah disampaikan. Sebuah mekanisme telah disebutkan. Dan sebuah kursi masih diduduki, sambil menunggu apakah penghuninya akan meninggalkannya dengan legawa, atau menunggu negara yang memintanya pergi lewat konstitusi.

Dasar tulisan ini adalah laporan tentang pernyataan Syarifuddin Sudding pada 7 dan 8 November 2026, putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, serta mekanisme pemberhentian dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.