Jakarta, Sketsakini.com- Pada Kamis 5 November 2026, sebuah dokumen dibawa ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dokumen itu bukan dibawa dalam map tertutup. Ia ditunjukkan kepada majelis hakim, kepada terdakwa, kepada jaksa, dan kepada pengunjung yang hadir. Jumlahnya empat: ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Orang yang membawanya adalah Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ia hadir sebagai saksi pelapor dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu, dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, alias Dokter Tifa. Perkara ini sudah bergulir bertahun-tahun. Kini ia memasuki babak pembuktian yang paling sunyi dan paling keras: pembuktian melalui selembar kertas yang diterbitkan pada 1985.

“Kalau diperkenankan, saya mau menunjukkan kepada pengunjung juga, Yang Mulia. Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya,” ujar Jokowi sebelum menunjukkan dokumen itu.

Kalimat itu bukan kalimat yang sombong. Ia adalah kalimat yang menepati janji. Janji itu pernah ia ucapkan kepada publik: ia akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan, bukan di jalan, bukan di bus yang datang ke kediamannya, bukan kepada sekelompok orang yang tidak punya kewenangan memeriksa dokumen pribadinya. Ia hanya bersedia menunjukkannya kepada aparat penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Ia lalu menjelaskan riwayatnya dengan pelan. Awal kuliah semester pertama di Fakultas Kehutanan UGM pada 1980. Wisuda sarjana pada 19 November 1985, bersama 14 wisudawan dari Fakultas Kehutanan. Ijazah S1 diterbitkan pada 5 atau 6 November 1985, dengan tanda tangan Rektor UGM. Ia juga menjawab pertanyaan tentang foto pada ijazah, tentang skripsi, tentang kuliah kerja nyata, tentang nama panggilan Purwoko, Jack, dan Mulyono, serta tentang IPK yang dipersepsikan 2,5.

Setelah ia bercerita, hakim Christina Endarwati bertanya kepada Roy Suryo apa tanggapannya. Roy menjawab tegas: “Menolak, menolak.” Penolakan itu disertai alasan. Ada sejumlah pertanyaan dari tim penasihat hukum yang tidak dijawab secara jelas oleh Jokowi, dan sebagian besar jawaban itu mengandung kekeliruan menurutnya.

Roy juga meminta sesuatu yang lain. Ia meminta agar ijazah S1 Jokowi diperiksa ulang di laboratorium forensik Polri, di bawah rezim kepolisian yang sudah berbeda. Permintaan itu disampaikan kuasa hukumnya, Refly Harun, lewat pertanyaan langsung kepada Jokowi.

“Apakah Saudara sebagai saksi pelapor bersedia, apabila Majelis Hakim memerintahkan dilakukannya uji laboratorium forensik ulang secara transparan di persidangan terhadap ijazah analog fisik yang Saudara klaim asli, dibandingkan dengan file digital yang dianalisis terdakwa?” tanya Refly.

Pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan tentang selembar kertas. Ia adalah pertanyaan tentang kepercayaan. Ia meminta agar dokumen fisik yang analog dibandingkan dengan file digital yang diunggah Dian Sandi melalui akun X, sebuah file yang dianalisis terdakwa tanpa pernah melihat fisik aslinya. Menurut kubu terdakwa, perbandingan itu harus dilakukan secara independen dan transparan agar tidak ada lagi keraguan di ruang sidang.

Di sinilah praktisi hukum Ferdinand Hutahaean berbicara dalam sebuah perbincangan di KompasTV. Ia meminta agar hakim memerintahkan uji ulang itu. Bagi Ferdinand, sebuah bukti harus diuji, bukan sekadar dipercaya. Hakim harus berani memerintahkan pengujian itu agar keputusan yang dibuat nanti tidak meninggalkan keraguan.

Di seberang permintaan itu ada jawaban dari Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Damanik. Ia hadir dalam perbincangan yang sama, bersama Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed, Prof. Hibnu Nugroho. Freddy menyatakan tidak ada mekanisme hukumnya untuk permintaan itu. Jawabannya menunjuk pada aturan yang tidak tersedia di dalam hukum acara pidana untuk memerintahkan uji ulang seperti yang diminta, dalam perkara pencemaran nama baik yang sedang diperiksa.

Freddy bukan orang baru dalam perkara ini. Ia pernah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara yang sama dengan terdakwa Dokter Tifa. Di sidang itu ia mengaku tidak pernah melihat secara langsung ijazah asli milik Jokowi. Pengakuan itu bukan pengakuan yang memalukan. Ia adalah pengakuan yang jujur dari seorang relawan yang diminta langsung oleh Jokowi untuk bersaksi mengenai laporan dugaan ijazah palsu, tanpa penugasan atau dokumen tertulis. Ia membela sebuah nama bukan karena telah melihat selembar kertas, melainkan karena percaya pada proses yang telah memeriksa kertas itu.

Di tengah perdebatan itu ada suara ketiga dari mantan Kabareskrim Polri, Ito Sumardi. Ia berbicara di Sapa Malam KompasTV pada Sabtu 7 November 2026. Menurutnya, permintaan uji ulang itu tidak otomatis relevan. KUHAP memang menyediakan mekanisme penelitian ulang terhadap hasil keterangan ahli. Namun permintaan itu tidak otomatis harus dikabulkan. Relevansi dan kebutuhan majelis hakim harus dipertimbangkan.

“Jadi kalau yang uji lapor itu labfor forensik hanya menyampaikan otentik dan identik, tidak mengatakan bahwa itu ijazah itu asli atau palsu. Hakimlah nanti yang memutuskan apakah asli atau palsu,” ujar Ito.

Kalimat itu adalah kalimat yang paling penting dalam seluruh perdebatan ini. Ia memisahkan laboratorium dan pengadilan. Laboratorium hanya berkata bahwa sebuah dokumen otentik dan identik dengan dokumen pembanding. Pengadilanlah yang berkata bahwa sebuah dokumen asli atau palsu, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti serta keterangan saksi dan ahli. Bila pemisahan itu dilupakan, orang akan berpikir bahwa hasil lab adalah vonis, padahal ia hanya keterangan ahli yang harus diuji di persidangan.

“Kalau memang hakim merasa bahwa ini tidak relevan, apalagi yang tadi saya katakan, yang diuji adalah kok bisa yang namanya analog sementara yang mendalilkan bahwa itu tidak punya bahan uji yang sifatnya analog juga sifatnya digital,” ujar Ito.

Kalimat itu menunjuk pada ketimpangan yang mendasar. Yang diuji adalah kertas analog yang dapat disentuh. Yang mendalilkan bahwa kertas itu palsu tidak memiliki bahan uji yang analog pula. Ia hanya memiliki file digital yang tidak dapat disentuh. Ketimpangan itu membuat pengujian ulang sulit dilakukan secara adil, karena kedua belah pihak tidak memegang bahan yang sama.

Jokowi sendiri, ketika ditanya soal uji ulang itu di dalam sidang, menyampaikan keberatan yang telah dikutip banyak media.

“Saya keberatan, Yang Mulia. Karena ijazah saya sudah diuji di Labfor, Lab Forensik milik Polri. Ini adalah sekarang ini ijazah itu adalah dokumen pribadi saya. Jadi, saya merasa keberatan kalau ijazah itu ditenteng-tenteng ke mana-mana waktu itu,” ujarnya.

Kalimat itu bukan kalimat yang takut. Ia adalah kalimat yang lelah. Ia berkata bahwa dokumen itu telah diuji di Labfor Bareskrim Polri pada Mei 2025. Pemeriksaan itu memeriksa 39 saksi, termasuk pihak UGM, alumni, dosen, pihak SMA, dan dirinya sendiri. Ia mencocokkan arsip fisik dan digital dengan pihak sekolah dan UGM, membandingkan ijazah itu dengan ijazah tiga rekan seangkatan, memeriksa material dan kesesuaian umur kertas dengan masa kelulusan 1985, menganalisis tinta dan tanda tangan Rektor serta Dekan UGM kala itu, dan menganalisis jenis huruf. Bareskrim lalu mengumumkan pada 22 Mei 2025 bahwa ijazah itu asli dan sah, serta identik dengan dokumen pembanding.

Kini dokumen itu diminta untuk diuji lagi, di bawah Kapolri yang baru, Jenderal Suyudi Ario Seto, setelah Kapolri yang lama, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menjadi tersangka penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Pergantian itu membuat kubu terdakwa meragukan hasil pemeriksaan yang lama dan meminta pengujian yang baru.

“Kalau uji lab di Puslabfor Kepolisian diragukan, siapa lagi yang mau dipegang?” ujar Jokowi di luar sidang. Pertanyaan itu membuka perdebatan lebih lebar. Bila lembaga forensik negara diragukan, lembaga apa lagi yang dapat dipercaya untuk menguji kertas yang telah berusia 41 tahun?

Ia juga menambahkan prinsip yang ia pegang sejak awal tudingan itu muncul: yang menuduh harus membuktikan.

“Tidak, Yang Mulia, karena dimulai dari tuduhan. Mestinya, yang menuduh itu yang membuktikan,” ujarnya, ketika ditanya apakah ia pernah memperlihatkan ijazah fisiknya kepada Roy Suryo.

Prinsip itu tua dan sederhana, tetapi sering dilupakan di zaman media sosial. Sebuah tuduhan dapat dibuat tanpa pernah melihat fisik aslinya, lalu orang yang dituduh diminta membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pembalikan itu membuat Jokowi berkata di dalam sidang: “Keberatan semuanya, Yang Mulia. Wong melihat ijazah aslinya aja belum pernah kok sudah bisa menyimpulkan ijazah palsu gimana. Saya itu kadang-kadang nggak ngerti logika berpikirnya seperti apa.”

Kubu Roy juga punya alasan yang harus didengar dengan pelan. Mereka melihat dua spesimen dalam waktu singkat, 5 sampai 7 menit, di Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025, dan 5 sampai 7 menit di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November 2026. Menurut Refly Harun, kedua spesimen itu berbeda secara kasat mata. Sebuah ijazah yang dilaminating, dengan watermark yang kabur, dan tanpa efek embos. Pengamatan itu, ia akui sendiri, belum cukup untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah, karena keterbatasan waktu dan jarak antara kedua peristiwa itu. Pengakuan itu jujur. Sebuah pengamatan yang singkat tidak dapat menjadi vonis yang panjang.

Refly juga berkata bahwa Jokowi tidak punya hak untuk menolak ijazahnya diuji, karena dokumen itu telah menjadi barang sitaan JPU yang diduga berkaitan dengan perkara pidana. Argumen itu menempatkan dokumen pribadi di dalam proses hukum yang telah mengambil alih dokumen itu dari tangan pemiliknya dan menaruhnya di atas meja hakim. Argumen itu harus dijawab oleh hakim, bukan oleh studio televisi.

Di sinilah sastra harus menjaga hal yang penting dan paling sulit dijaga di tengah judul yang berani seperti “Sekjen Projo ketakutan.” Judul itu, bila dibaca cepat, akan membuat orang berpikir bahwa Freddy Damanik sedang takut pada kebenaran yang akan terungkap di laboratorium. Padahal yang ia katakan adalah argumen hukum tentang tidak adanya mekanisme hukum untuk permintaan itu. Argumen itu dapat benar atau dapat salah, tetapi tidak dapat disebut ketakutan hanya karena ia tidak setuju dengan permintaan itu.

Menolak pengujian ulang bukan berarti takut pada kebenaran. Ia dapat berarti percaya pada pengujian yang telah dilakukan, dan lelah pada pengujian yang diminta berulang-ulang tanpa alasan ilmiah yang baru. Kelelahan itu juga dirasakan Jokowi yang berkata: “Masa diuji-uji. Masa mau diuji lagi, diuji mana lagi?”

Sebaliknya, meminta pengujian ulang bukan berarti berani pada kebenaran. Ia dapat berarti ragu pada pengujian yang telah dilakukan di bawah Kapolri yang kini menjadi tersangka penyadapan. Keraguan itu harus dijawab dengan alasan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan dengan tuduhan yang berulang-ulang.

Yang paling sastra dalam seluruh perdebatan ini adalah kalimat yang diucapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, melalui akun X resminya pada Jumat 6 November 2026. Ia berkata bahwa hakim harusnya mengabulkan permintaan itu, karena tujuan persidangan bukan untuk memenangkan jaksa atau penasihat hukum, melainkan untuk menemukan kebenaran berdasarkan hukum dan alat bukti yang dihadirkan. Kalimat itu menempatkan hakim bukan sebagai wasit yang memihak, melainkan sebagai pencari kebenaran yang harus mendengarkan kedua belah pihak dengan kesetaraan yang sama, equality of arms. Sebuah bukti harus diuji, bukan sekadar dipercaya. The evidence must be tested, not merely trusted.

Prinsip itu, bila benar, berarti pengujian ulang yang dibiayai terdakwa sendiri dan hasilnya disajikan di peradilan negara akan sangat membantu hakim membuat keputusan yang benar, baik itu menghukum ataupun membebaskan terdakwa.

Tetapi prinsip itu juga harus dibaca bersama prinsip lain yang diucapkan Ito Sumardi. Pengujian ulang harus memiliki dasar yang relevan dan kebutuhan yang nyata. Bila setiap hasil pemeriksaan forensik dapat diminta diulang tanpa alasan ilmiah yang baru, kapan proses pembuktian akan dianggap selesai? Pertanyaan itu adalah pertanyaan tentang ujung dari sebuah proses hukum yang tidak boleh menjadi rangkaian pengujian tanpa ujung, hanya karena salah satu pihak tidak menerima hasil pemeriksaan sebelumnya.

Sampai hakim memutuskan apakah permintaan itu relevan atau tidak, yang paling jujur adalah tidak menulis bahwa Sekjen Projo ketakutan. Yang paling jujur adalah menulis bahwa Sekjen Projo berargumen tidak ada mekanisme hukumnya, Ferdinand berargumen hakim harus memerintahkan uji ulang itu, Jokowi berargumen ijazahnya telah diuji dan merupakan dokumen pribadinya, dan Roy berargumen ia masih meragukan barang bukti itu. Hakimlah yang akan memutuskan di antara keempat argumen itu, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti dan keyakinannya.

Keputusan itu, bila dibuat dengan tenang, akan menjadi keadilan yang diminta Jokowi sendiri di dalam sidang itu: “Saya hanya minta keadilan agar nama baik saya terhadap tuduhan ijazah palsu ini betul-betul bisa diselesaikan dengan baik.”

Keadilan itu harus dicari bukan dengan judul yang menuduh seseorang ketakutan, melainkan dengan pengujian yang adil terhadap kertas yang telah berusia 41 tahun dan terhadap tuduhan yang telah berusia bertahun-tahun. Pengujian itu, bila dilakukan, harus dilakukan di ruang sidang, dengan ahli dari kedua belah pihak, dan bila perlu dengan ahli independen. Hasilnya akan menjadi jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum, bukan jawaban yang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara emosional.

Dasar pemberitaan ini adalah laporan KompasTV yang membahas permintaan Ferdinand Hutahaean agar hakim memerintahkan uji ulang ijazah Jokowi, dan tanggapan Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik yang menyatakan tidak ada mekanisme hukumnya untuk permintaan itu, dalam perbincangan yang juga menghadirkan Prof. Hibnu Nugroho. Dasarnya juga laporan kesaksian Jokowi sebagai saksi pelapor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 5 November 2026, yang menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Kehutanan UGM, serta menyatakan keberatan terhadap permintaan uji laboratorium forensik ulang yang diajukan kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, dengan alasan ijazah itu telah diuji di Labfor Bareskrim Polri dan merupakan dokumen pribadi. Dasarnya juga laporan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 yang menyatakan ijazah itu asli dan sah berdasarkan penyelidikan dan uji forensik terhadap 39 saksi dan dokumen pembanding, serta tanggapan mantan Kabareskrim Ito Sumardi pada Sabtu 7 November 2026 yang menyatakan Puslabfor hanya menyampaikan otentik dan identik, tidak mengatakan asli atau palsu, dan hakimlah yang memutuskan keaslian itu.