Jakarta, Sketsakini.com- Senin, 9 November 2026. Hari itu tidak ada ledakan. Tidak ada rapat yang dibubarkan. Tidak ada teriakan. Hanya ada surat-surat yang datang satu per satu — surat yang tipis, tapi beratnya seperti batu.

Dalam hitungan jam, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) — partai yang kini memakai lambang gajah, merah-hitam, besar, gagah, yang dulu ingin terlihat kuat dan modern — ditinggalkan oleh tiga penunggangnya sekaligus.

Bukan kader pinggiran. Bukan relawan yang baru bergabung kemarin sore.

Mereka adalah tiga orang yang selama ini menjadi wajah PSI di Kabinet Merah Putih.

Pertama yang pamit: Giring Ganesha.

Mantan vokalis band itu tidak lagi bernyanyi di panggung. Ia berbicara lewat video di Instagram pribadinya, dengan suara yang lebih pelan dari biasanya.

“Dalam perjalanan berpartai, saya merasa ada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal. Setelah pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan mundur dari keanggotaan PSI.”

Sembilan tahun ia di PSI, sejak 2017. Ia pernah menjadi Ketua Umum, 16 November 2021 hingga 25 September 2023, sebelum digantikan Kaesang Pangarep.

Sembilan tahun adalah waktu yang lama untuk sebuah perjuangan. Cukup lama untuk tahu kapan sebuah rumah sudah tidak lagi terasa seperti rumah.

Giring tidak menyebut nama. Tidak menyebut kebijakan. Tidak menunjuk satu peristiwa. Justru di situlah letak bobotnya. Kalimat “tidak lagi sejalan” itu seperti pintu yang ditutup pelan-pelan — tidak dibanting, tapi tidak akan dibuka lagi.

Ia menegaskan: ia pamit dari PSI, tapi tidak pamit dari jabatan Wakil Menteri Kebudayaan. Pengabdiannya kepada bangsa, katanya, akan terus berlanjut.

Ia juga mengenang September 2024, ketika Presiden Prabowo menghubunginya dan mengajaknya bergabung ke pemerintahan. Ajakan itu, katanya, ia terima tanpa ragu.

Mungkin di situlah letak pergeserannya: dulu ia berjuang untuk partai, kini ia berjuang untuk negara. Dan ketika keduanya mulai terasa berbeda arah, ia memilih negara.

Kedua yang pamit: Raja Juli Antoni.

Jika Giring pamit lewat video, Raja Juli pamit lewat surat. Surat yang disampaikan langsung kepada Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep.

Raja Juli bukan orang sembarangan di PSI. Ia adalah salah satu pendiri. Ia adalah Sekretaris Jenderal. Dan di pemerintahan, ia adalah Menteri Kehutanan.

“Hari ini saya telah menyampaikan surat pengunduran diri dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep. Intinya, saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai.”

Alasannya, katanya, hanya satu:

“Saya ingin full time dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan.”

Ia menyebut perintah Presiden: merehabilitasi hutan, merestorasi ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, terutama pasca kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa daerah.

Alasan itu terdengar sangat masuk akal. Sangat teknis. Sangat kenegaraan.

Tapi publik bertanya-tanya: mengapa harus sekarang? Mengapa harus di hari yang sama dengan Giring? Mengapa harus berbarengan?

Raja Juli tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya berkata, Kaesang memahami dan menerima keputusannya, bahkan menasihatinya untuk bekerja lebih keras melayani negara.

Ketiga yang pamit: Isyana Bagoes Oka.

Isyana adalah yang paling sunyi di antara ketiganya.

Ia tidak membuat video. Ia tidak membuat keterangan tertulis yang panjang. Kepergiannya terkonfirmasi lewat keterangan tertulis Kaesang — bahwa DPP PSI telah menerima surat pengunduran diri Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha.

Isyana adalah salah satu pendiri PSI. Ia adalah Wakil Ketua Umum DPP PSI. Dan di pemerintahan, ia adalah Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Wakil Kepala BKKBN.

Hingga Senin malam, 9 November 2026, ia belum menyampaikan alasannya sendiri secara terbuka. Tidak ada kutipan langsung darinya dalam pemberitaan.

Dan justru karena ia diam, kepergiannya terasa paling misterius. Seperti seseorang yang meninggalkan rumah tanpa meninggalkan pesan di atas meja — hanya kunci yang diletakkan pelan-pelan, lalu pintu ditutup dari luar.

Dan yang ditinggalkan: Kaesang Pangarep.

Kaesang, Ketua Umum DPP PSI, adik dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, anak ketiga dari Presiden ke-7 Joko Widodo, berdiri di tengah ruangan yang tiba-tiba menjadi lebih sepi.

Ia menerima tiga surat itu. Ia tidak marah. Ia tidak menuduh. Ia hanya berkata dengan kalimat yang sudah disiapkan dengan hati-hati:

“DPP PSI telah menerima surat pengunduran diri Saudara Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha. Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai.”

Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi ketiganya. Ia mendoakan mereka agar bisa lebih fokus menjalankan tugas kenegaraan.

Kalimat itu terdengar bijak. Kalimat itu terdengar dewasa. Tapi di balik kalimat itu, ada pertanyaan yang tidak bisa dihindari: apa yang tersisa dari sebuah partai, jika tiga tiangnya pergi dalam satu hari?

Karena dengan mundurnya ketiganya, PSI tidak lagi memiliki kader yang tercatat sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Mereka mundur dari partai, bukan dari jabatan menteri/wakil menteri — tapi secara simbolik, gajah itu kini berjalan tanpa penunggang dari kabinet.

Lalu, apa hubungannya dengan penyadapan?

Di sinilah cerita ini menjadi rumit, dan kita harus berhati-hati.

Secara resmi, belum ada keterangan yang menghubungkan pengunduran diri Giring, Raja Juli, dan Isyana dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu tersangka.

Alasan resmi mereka adalah: fokus ke kabinet, dan tidak lagi sejalan.

Tapi publik tidak hidup dari alasan resmi saja. Publik hidup dari waktu.

Dan waktunya adalah ini: tiga orang itu mundur di tengah dua badai besar yang sedang menghantam lingkaran yang selama ini disebut “Geng Solo” — lingkaran yang diasosiasikan dengan keluarga Jokowi.

Badai pertama: polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi objek putusan Mahkamah Agung, yang kini akan ditindaklanjuti DPR.

Badai kedua: kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat, tokoh, jurnalis, pengusaha, yang diumumkan Bareskrim pada 3 November 2026, dengan penetapan tersangka terhadap Listyo Sigit Prabowo dan perwira tinggi lainnya.

Dua badai itu membuat posisi PSI menjadi sangat rapuh. PSI secara terbuka menjadi kendaraan politik yang diasosiasikan dengan keluarga Jokowi, setelah Jokowi mengumumkan pada 26 September 2026 bahwa ia telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025, sambil menunjukkan kartu anggotanya. Di saat yang sama, PSI menyatakan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo.

Itulah posisi yang paling sulit: harus membela Jokowi tanpa terlihat tidak loyal kepada Prabowo, dan harus loyal kepada Prabowo tanpa terlihat meninggalkan Jokowi begitu saja.

Dan di tengah posisi yang menjepit itu, Giring, Raja Juli, dan Isyana memilih jalan keluar yang paling aman secara politik — dan paling menyakitkan secara organisasi:

Keluar dari partai, tetap di kabinet.

Keluar dari gajah, tapi tetap menunggangi pemerintahan.

Publik pun membaca peristiwa ini dengan tiga cara yang berbeda-beda, dan ketiganya mungkin benar pada saat yang sama:

Pertama, penyelamatan karier kabinet. Dengan mundur dari PSI, mereka menegaskan loyalitas utama mereka adalah kepada Presiden dan tugas pemerintahan, bukan kepada partai yang sedang diterpa badai stigma.

Kedua, jarak dari stigma. Kuat dugaan di ruang publik — bukan tuduhan resmi — bahwa mereka ingin lepas dari stigma “Geng Solo” yang kini sedang diberangus polisi lantaran tersandung kasus penyadapan presiden. Dengan mundur, mereka membuat jarak. Jarak itu adalah cara untuk berkata: saya tidak ada hubungannya dengan itu.

Ketiga, retakan yang selama ini ditahan. Giring berkata “tidak lagi sejalan”. Kata itu tidak muncul dari ruang hampa. Ia muncul dari sembilan tahun yang panjang, dari perbedaan arah, dari rasa bahwa partai yang dulu didirikan oleh Grace Natalie, Isyana Bagoes Oka, Jeffrie Geovanie, dan Raja Juli Antoni itu — partai yang gagal masuk DPR pada Pemilu 2019 dan 2024, dengan suara 1,9 persen lalu 2,8 persen, di bawah ambang batas 4 persen — telah berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi sama.

Dulu, PSI adalah partai anak muda yang ingin melawan korupsi, intoleransi, dan politik lama. Kini, PSI adalah partai gajah yang diasosiasikan dengan keluarga mantan presiden. Perubahan itu, bagi sebagian pendirinya, mungkin terasa seperti sebuah pengkhianatan yang pelan-pelan.

Maka Senin itu, gajah itu ditinggalkan.

Tidak dengan teriakan. Tidak dengan bantingan pintu. Tapi dengan surat-surat yang disampaikan dengan sopan, dengan video yang direkam dengan suara pelan, dengan diam yang tidak dijelaskan.

Gajah itu masih berdiri. Kaesang masih memegang kendalinya. Ia masih punya Jokowi yang kini menjadi anggotanya. Ia masih punya struktur, masih punya kantor, masih punya lambang yang gagah.

Tapi gajah yang ditinggalkan penunggangnya adalah gajah yang berbeda. Ia tidak lagi gagah. Ia terlihat sendirian. Ia terlihat sedang bertanya-tanya: ke mana mereka pergi? Mengapa mereka pergi sekarang? Apakah mereka akan kembali, atau apakah ini adalah awal dari sebuah bedol desa yang lebih besar?

Dan di luar sana, di tengah badai penyadapan yang masih terus diusut, di tengah polemik ijazah Gibran yang masih terus bergulir, publik hanya bisa menunggu.

Karena dalam politik Indonesia, pengunduran diri tiga orang dalam satu hari bukanlah sekadar pengunduran diri. Ia adalah sebuah isyarat.

Isyarat bahwa ada sesuatu yang sedang bergeser. Ada sesuatu yang sedang retak. Ada sesuatu yang sedang berakhir — dan sesuatu yang lain, yang belum kita ketahui namanya, sedang dimulai.

Dan gajah itu, yang kini berdiri sendirian di tengah badai, mungkin adalah satu-satunya yang tahu, tapi tidak bisa berbicara — karena ia hanya seekor lambang, dan lambang tidak bisa menangis.