Jakarta, Sketsakini.com- Pada Kamis 5 November 2026, sebuah persidangan selesai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Joko Widodo hadir sebagai saksi. Ia menunjukkan dokumen pendidikannya. Roy Suryo duduk sebagai terdakwa. Ia didakwa atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkara itu masih berjalan. Belum ada putusan yang menyatakan siapa benar dan siapa salah.

Setelah sidang itu, sebuah video beredar. Di dalam video itu, jaksa penuntut umum terlihat berfoto bersama Joko Widodo. Foto itu diambil di ruang tunggu pengadilan. Suasananya tampak santai. Tidak ada ruang sidang di belakang mereka. Tidak ada palu hakim di dekat mereka. Hanya ada sebuah kamera. Dan sebuah senyum.

Video itu menjadi viral. Sebuah foto yang mungkin hanya berlangsung beberapa detik kini menjadi perdebatan yang berlangsung berhari-hari.

Pada Senin 9 November 2026, Perhimpunan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia datang ke Komisi Kejaksaan. PMAKI melaporkan jaksa penuntut umum dalam perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa. Aduan itu disertai video yang beredar. PMAKI meminta Komisi Kejaksaan memberi teguran. PMAKI meminta independensi jaksa dijaga.

Dokter Tifa menilai foto itu melemahkan independensi jaksa. Ia menilai seorang penuntut tidak sepatutnya tampak akrab dengan saksi yang keterangannya menjadi bagian dari perkara. Penilaian itu adalah sebuah kekhawatiran. Kekhawatiran itu sah untuk disampaikan. Tetapi kekhawatiran itu belum menjadi sebuah kesimpulan.

Sampai laporan itu ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Kejaksaan. Belum ada hasil pemeriksaan dari Komisi Kejaksaan. Penyelidikan atas aduan itu masih berjalan. Maka kebijaksanaan menuntut kita menunggu. Menunggu bukan berarti diam. Menunggu berarti memberi ruang kepada lembaga yang berwenang untuk bekerja dengan tenang.

Di sinilah adab berbicara.

Sebuah foto memang bisa menimbulkan tanya. Tanya itu wajar. Seorang jaksa adalah wakil negara. Ia berdiri di antara negara dan warga yang diadili. Ia harus tampak adil. Ia juga harus benar-benar adil. Keadilan tidak cukup dirasakan oleh pihak yang menang. Keadilan harus terlihat oleh pihak yang kalah. Itulah sebabnya jarak menjadi penting. Jarak bukan berarti dingin. Jarak berarti profesional.

Tetapi sebuah foto juga tidak dengan sendirinya membuktikan keberpihakan. Sebuah foto tidak merekam seluruh percakapan. Sebuah foto tidak merekam seluruh konteks. Sebuah foto bisa diambil dalam suasana sopan. Sebuah foto bisa diambil karena permintaan. Sebuah foto bisa diambil tanpa niat apa pun selain kesopanan sesaat. Maka sebuah foto tidak boleh langsung dihakimi sebagai bukti. Foto itu harus diperiksa. Konteksnya harus ditanya. Niatnya harus diuji dengan cara yang adil.

Itulah perbedaan antara prasangka dan pemeriksaan. Prasangka memutuskan sebelum mendengar. Pemeriksaan mendengar sebelum memutuskan.

PMAKI telah menempuh jalan yang beradab. Ia tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan aduan tertulis. Ia datang ke lembaga yang memang dibentuk untuk mengawasi. Ia meminta teguran. Ia tidak meminta penghukuman tanpa proses. Jalan itu patut dihormati. Jalan itu menjaga perdebatan tetap berada di dalam koridor hukum.

Jalan yang sama juga berlaku bagi jaksa yang diadukan. Mereka berhak didengar. Mereka berhak menjelaskan. Mereka berhak membuktikan bahwa foto itu tidak mengubah isi dakwaan. Mereka berhak membuktikan bahwa penuntutan mereka tetap berdiri di atas bukti. Bukan di atas kedekatan.

Jalan yang sama juga berlaku bagi Joko Widodo. Ia hadir sebagai saksi. Ia menunjukkan dokumen. Ia menjawab pertanyaan. Kehadirannya di ruang sidang adalah bagian dari proses. Foto setelah sidang itu tidak mengubah kesaksiannya. Kesaksian itu tetap harus diuji. Dokumen itu tetap harus diperiksa. Kebenaran tidak ditentukan oleh sebuah foto. Kebenaran ditentukan oleh pembuktian.

Dan jalan yang sama juga berlaku bagi Roy Suryo. Ia adalah terdakwa. Ia bukan terpidana. Ia berhak membela diri. Ia berhak mengajukan keberatan. Ia berhak meminta hakim menghadirkan bukti. Tetapi ia juga tidak boleh menjadikan sebuah foto sebagai vonis atas seluruh proses. Sebuah foto bisa menjadi bahan pertanyaan. Sebuah foto tidak bisa menjadi pengganti pembuktian.

Perkara ini memang berat. Ia menyangkut nama baik seorang mantan presiden. Ia menyangkut kebebasan berpendapat seorang warga. Ia menyangkut kepercayaan publik kepada kejaksaan. Ia menyangkut kepercayaan publik kepada pengadilan. Empat hal yang besar itu bertemu dalam satu ruang sidang. Maka setiap gerak di dalam dan di luar ruang itu akan dibaca dengan teliti. Akan dibaca dengan curiga. Akan dibaca dengan harapan.

Karena itu, adab bukan sekadar sopan santun. Adab adalah kesadaran bahwa setiap tindakan membawa makna. Seorang penegak hukum yang berfoto dengan saksi mungkin tidak bermaksud apa-apa. Tetapi makna yang dibaca publik bisa melampaui maksud itu. Di situlah kehati-hatian menjadi sebuah kewajiban. Bukan hanya kewajiban hukum. Juga kewajiban moral.

Komisi Kejaksaan kini memegang aduan itu. Tugasnya bukan untuk memuaskan kemarahan publik. Tugasnya adalah memeriksa dengan jernih. Apakah ada pelanggaran etik. Apakah ada pelanggaran disiplin. Apakah foto itu melanggar jarak profesional. Atau apakah foto itu hanya sebuah momen yang dibesar-besarkan oleh suasana.

Kita tidak tahu jawabannya hari ini. Dan kita tidak perlu berpura-pura tahu.

Yang kita tahu adalah ini. Sebuah negara hukum tidak dibangun oleh foto. Sebuah negara hukum tidak runtuh oleh foto. Sebuah negara hukum dibangun oleh proses yang sabar. Oleh pemeriksaan yang adil. Oleh keberanian untuk bertanya. Dan oleh kesabaran untuk menunggu jawaban.

Maka biarlah aduan itu diperiksa. Biarlah jaksa itu didengar. Biarlah saksi itu tetap menjadi saksi. Biarlah terdakwa itu tetap menjadi terdakwa. Sampai hakim mengetuk palu. Sampai putusan dibacakan. Sampai semua pihak menerima bahwa kebenaran telah dicari dengan cara yang beradab.

Sebuah foto bisa membuat kita bertanya. Tetapi hanya proses yang bisa membuat kita yakin.

Dan keyakinan yang lahir dari proses jauh lebih kuat daripada keyakinan yang lahir dari sebuah foto.