Ada angka yang menggantung di langit Istana pekan ini: Rp 93,7 triliun.

Angka itu diucapkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, tidak dengan nada yakin, melainkan dengan nada orang yang sedang menimbang. “Itu perhitungan awal,” katanya di Istana, Selasa, 22 September 2026. “Kita analisis semua kondisi yang ada, kemungkinannya bagaimana. Nanti kami akan laporkan kepada Bapak Presiden.”

Ia adalah harga dari sebuah mimpi yang diucapkan dengan menggebu-gebu empat hari sebelumnya. Di atas panggung HUT ke-28 PAN di JCC, Presiden Prabowo Subianto berteriak, “Biaya pendidikan negeri harus gratis! SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis!”

Gedung bergetar. Kader bersorak. Di republik yang lelah dengan biaya UKT yang naik tiap semester, kalimat itu seperti hujan pertama setelah kemarau panjang.

Tapi dari mana uangnya?

Prabowo sudah punya jawabannya, dengan kalimat yang lebih mirip sajak perlawanan: “Uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong, yang dikorupsi.” Negara, kata dia, akan mengambil kembali yang dirampas, untuk dikembalikan sebagai bangku kuliah. Dari brankas koruptor ke ruang kelas.

Ide ini indah. Sangat indah. Pada intinya, kata Brian, arahan Presiden sederhana: pendidikan tinggi harus membuka pintu seluas-luasnya. Jika ada anak petani di Grobogan, anak nelayan di Halmahera, yang otaknya cemerlang tapi kantongnya bolong, negara tidak boleh menutup pintu. Selama ini peran pemerintah sudah cukup besar, tapi Presiden minta ditingkatkan. Mungkin minggu ini, mungkin minggu depan, akan ada rapat terbatas khusus. Ratas yang akan menentukan apakah teriakan di panggung PAN itu menjadi kebijakan negara atau sekadar kembang api ulang tahun.

Namun di balik keindahan itu, ada kegelisahan yang tak kalah besar. Inilah yang disebut Kompas sebagai “PTN Gratis, PTS Membayar Harganya”.

Kita punya lebih dari 125 PTN, tapi kita punya lebih dari 4.000 PTS. Di sanalah 70 persen mahasiswa Indonesia kuliah. Jika PTN digratiskan total, apa yang terjadi pada PTS? Apakah kita sedang menciptakan surga di satu sisi, dan neraka di sisi lain? Apakah anak-anak yang tidak lolos PTN – yang sebagian besar justru dari daerah dan ekonomi pas-pasan – harus membayar lebih mahal di PTS untuk mensubsidi gratisnya PTN?

Inilah lotere geografis dan lotere ekonomi yang baru.

Rp 93,7 triliun bukan sekadar angka APBN. Ia adalah cermin. Ia bertanya kepada kita: beranikah kita benar-benar merampas uang korupsi untuk sekolah? Beranikah kita menata ulang ekosistem pendidikan tinggi yang timpang antara negeri dan swasta? Beranikah kita menjadikan gratis bukan sekadar bebas biaya, tapi bebas dari rasa takut tidak bisa kuliah?

Jika ratas nanti hanya membahas hitung-hitungan, ia akan gagal. Yang harus dibahas adalah filosofi. Gratis bukan soal menghapus tagihan UKT. Gratis adalah soal negara yang untuk pertama kalinya berkata: nasibmu tidak ditentukan oleh tebalnya dompet ayahmu, melainkan oleh tajamnya otakmu.

Dan itu, harganya memang Rp 93,7 triliun. Atau mungkin, jauh lebih mahal dari itu.