Jakarta, Sketsakini.com- Senayan siang itu tidak seperti biasanya.

Biasanya, gedung itu ribut oleh ketukan palu, oleh interupsi yang saling memotong, oleh tawa yang terlalu keras untuk ukuran sebuah ruang yang seharusnya khidmat. Tapi pada hari itu — 3 sampai 5 November 2026 — ada jeda yang aneh. Jeda yang bukan karena tidak ada yang hendak dikatakan, melainkan karena semua orang sedang menimbang-nimbang: apakah yang baru saja terjadi ini sungguh-sungguh terjadi?

Kabarnya datang seperti kabar buruk yang tidak mau dipercaya pada mulanya: Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal.

Bukan penyadapan terhadap bandar narkoba. Bukan terhadap teroris. Bukan terhadap koruptor.

Melainkan terhadap Presiden Republik Indonesia sendiri — Prabowo Subianto — dan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, hingga pengusaha. Penyadapan yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, di luar prosedur, tanpa payung hukum, lalu jejaknya dihapus.

Tiga nama itu disebut: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya kini ditahan di Rutan Mabes Polri.

Dan Senayan, yang selama ini sering dituduh terlalu diam, akhirnya buka suara.

Pertama, suara yang menahan diri.

Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, tampil dengan kalimat yang dipilih dengan hati-hati, seperti orang yang berjalan di atas kaca tipis.

“Kami menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung.”

Ia tidak berteriak. Ia tidak menuduh. Ia hanya meminta satu hal yang dalam perkara sebesar ini justru paling sulit: agar prosesnya berjalan profesional, objektif, dan transparan — dari awal hingga akhir.

Bimantoro Wiyono menambahkan dengan nada yang sama: yang terpenting adalah prosesnya objektif. Hormati proses yang masih berjalan. Jangan jadikan perkara ini panggung.

Itulah suara pertama Senayan: suara yang menahan diri, karena ia tahu, satu kata yang salah bisa menjadi api.

Kedua, suara yang geram.

Tapi menahan diri tidak bisa lama. Karena semakin siang, semakin banyak yang merasa bahwa ini bukan sekadar pelanggaran prosedur.

Abdullah, dari Komisi III Fraksi PKB, berkata dengan nada yang getir:

“Penyadapan terhadap Presiden merupakan pelanggaran serius. Saya sangat menyesalkan jika benar ada penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas penyadapan di lingkungan Polri untuk kepentingan yang tidak sesuai ketentuan hukum.”

Ia tidak berhenti di penyesalan. Ia meminta audit investigatif terhadap seluruh perangkat dan alat sadap milik Polri. Karena alat yang seharusnya dipakai untuk menangkap penjahat, kata dia, tidak boleh berubah menjadi alat untuk melanggar hukum.

Di sisi lain, I Wayan Sudirta dari PDI Perjuangan mengucapkan kalimat yang membuat ruangan terasa lebih dingin:

“Jika Presiden yang dipagari pengamanan ketat saja bisa disadap oknum penegak hukum, lalu bagaimana nasib privasi masyarakat biasa?”

Itulah pertanyaan yang membuat perkara ini tidak lagi sekadar perkara istana. Ia menjadi perkara kita semua. Jika telinga negara bisa mencuri suara kepala negara, telinga siapa yang aman?

Wayan Sudirta lalu mengusulkan empat hal: bentuk tim khusus dengan pengawas eksternal independen seperti Kompolnas, audit menyeluruh infrastruktur komunikasi VVIP oleh BSSN, pemecatan tidak dengan hormat dan pidana berat bagi pelaku, dan publikasi berkala agar tidak muncul berita liar.

“Hukum harus tajam ke atas. Kami di Parlemen terus mengawal pembersihan ini demi keselamatan bangsa.”

Ketiga, suara yang menyebut nama yang lebih besar: makar.

Rudianto Lallo dari NasDem adalah yang paling berani menyentuh kata yang selama ini hanya dibisikkan: makar.

“Perkara ini tidak cukup hanya dilihat sebagai pelanggaran KUHP maupun UU ITE. Ada dimensi keamanan negara yang harus dicermati secara serius.”

Ia mengutip Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 — Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar — untuk mengingatkan bahwa menyadap Presiden bukan sekadar menyadap seseorang. Ia menyadap sebuah jabatan konstitusional. Ia menyadap kedaulatan.

“Kita serahkan ke penyidik menilai apakah ini mengarah ke makar atau tidak, yang pasti perbuatan tersebut mengancam keamanan negara.”

Sarifuddin Sudding dari PAN menambahkan: jangan berhenti pada empat orang tersangka saja. Cari dalangnya. Cari siapa yang memerintah. Cari siapa yang menerima dan memanfaatkan hasil sadapan. Cari siapa yang memerintahkan penghapusan jejak digital.

Dan Sugiat Santoso dari Gerindra — partai Presiden sendiri — mengucapkan kalimat yang paling keras siang itu:

“Tindakan menyadap Presiden bukan lagi sekadar kejahatan siber atau pelanggaran etik, melainkan tindakan sabotase dan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Siapa pun yang bermain di belakang layar, apa pun jabatannya dan seberapa besar kekuatannya, harus diseret ke muka hukum.”

Tidak masuk akal, katanya, jika tindakan senekat menembus pengamanan Presiden dilakukan atas inisiatif pribadi tanpa perintah atau sokongan sistemik.

Keempat, suara yang mengingatkan kita: ini alarm untuk rakyat kecil.

Rofik Hananto dari Komisi XIII, Fraksi PKS, justru membawa perkara ini pulang ke rumah-rumah kita.

“Kalau penyadapan ilegal saja terjadi terhadap Presiden dan pejabat negara, bagaimana dengan masyarakat? Ini adalah alarm bagi perlindungan privasi seluruh rakyat Indonesia.”

Ia meminta agar Bareskrim tidak bekerja setengah-setengah. Jangan hanya tangkap operator teknis di lapangan. Bongkar jejaringnya. Audit perangkatnya, rekamannya, alur diseminasinya.

Karena publik, katanya, punya hak untuk tahu: apa motifnya, siapa aktornya.

Dan soal pasal makar dalam KUHP Nasional — Pasal 191 tentang makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 193 tentang makar terhadap pemerintah — ia mengingatkan: penerapannya harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan pembuktian yang objektif, bukan spekulasi semata.

---

Maka siang itu, di Metro Siang, Senayan akhirnya bicara dengan banyak suara — tapi satu nada dasar yang sama: usut tuntas.

Ada yang bicara dengan menahan diri, ada yang bicara dengan geram, ada yang bicara dengan menyebut makar, ada yang bicara dengan mengingatkan rakyat kecil.

Tapi semuanya bermuara pada satu kegelisahan yang sama, yang diucapkan dengan berbagai cara:

Negara ini pernah punya telinga yang begitu panjang, hingga ia bisa mendengar suara Presidennya sendiri tanpa izin. Jika telinga itu tidak dipotong sampai ke akarnya, telinga itu akan tumbuh lagi — dan lain kali, ia akan mendengarkan suara kita.

Dan di Senayan siang itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, para wakil rakyat itu tampak seperti benar-benar mewakili ketakutan kita yang paling sunyi: ketakutan bahwa kita sedang didengarkan, padahal kita tidak sedang berbicara kepada siapa-siapa.

Perkara ini masih berjalan. Penyidikan masih berlangsung. Motif, aktor intelektual, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain masih menunggu pembuktian.

Tapi satu hal sudah jelas dari suara-suara Senayan itu: ini bukan lagi sekadar perkara penyadapan. Ini perkara tentang siapa yang berhak mendengar, dan siapa yang harus diam.

Dan untuk itu, DPR belum membentuk Panja atau Pansus. Ia masih menyerahkan penanganan kepada kepolisian.

Ia masih menunggu — seperti kita semua — apakah telinga yang mencuri itu akan benar-benar dipotong, atau hanya akan disuruh diam sebentar, lalu mendengarkan lagi dalam gelap.

---

Ditulis ulang dan dikembangkan dari liputan Metro TV, Metro Siang — “DPR RI Buka Suara Soal Kasus Penyadapan Presiden” dan pemberitaan Komisi III DPR RI, 3-5 November 2026. Seluruh tuduhan dalam tulisan ini masih berstatus dugaan dan dalam proses penyidikan.